Askes Dipercaya Kelola Program Kesehatan Gratis Sulsel

Selasa, 13 September 2011 03:26 WIB

Makassar (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menyetujui PT Askes sebagai lembaga asuransi yang berhak mengelola anggaran kesehatan gratis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulsel Yagkin Padjalangi di Makassar, Senin, mengatakan, PT Askes dipilih karena memiliki manajemen yang lebih siap seperti kantor-kantor yang ada di semua daerah, serta jaringan lebih luas yang memungkinkan untuk rujukan nasional, dibanding dengan PT Bumida yang tergolong masih baru.

Hanya saja, DPRD dan Pemprov Sulsel belum menemukan kesamaan data penduduk yang akan ditanggung PT Askes apakah menggunakan data Dinas Kesehatan atau data Badan Pusat Statistik (BPS).

Rapat seluruh pimpinan komisi DPRD dengan Dinas Kesehatan untuk mencari kesamaan data sebelum dilakukan MoU dengan PT Askes dibatalkan karena Kepada Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief tidak hadir. Sedangkan Sekretaris Dinas Kesehatan Susilih Ekowati yang mewakilinya, mengatakan tidak bisa mengambil keputusan.

"Kalau tidak ada Kadis, jangan dilanjut, karena pemegang tanggungjawab kadis. Ini harus diperhatikan karena semua Komisi ada. Apalagi data ini sudah berulang-ulang kali kita minta," kata anggota Komisi E Adil Patu.

Yagkin Padjalangi mengemukakan, staf Komisi E sudah menyurat dan memberitahukan lewat pesan singkat SMS kepada Rachmat Latief (Jumat 9 September), namun tidak diindahkan.

"Sebaiknya, Kadis yang harus hadir karena dia sendiri menelpon saya. Saya juga sudah sampaikan agar semua data-data sudah disiapkan sebelum rapat," ucapnya.

Ia mengemukakan, dengan kerja sama tersebut PT Askes mengelola anggaran kesehatan gratis Sulsel Rp174 miliar (APBD 2011) dan APBD seluruh kabupaten/kota sekitar Rp200 juta untuk melayani pengobatan gratis seluruh warga Sulsel yang belum mendapat asuransi dari Askes, Jamsostek, Jamkesmas.

DPRD juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk menyiapkan data kabupaten/kota yang tidak siap dengan pola kerjasama yang digagas Pemprov Sulsel seperti Gowa dengan Pangkep yang menganggap terlalu tinggi premis yang diusulkan PT Askes yakni Rp5.000 per orang setiap bulan.

Sebelumnya, Rachmat Latief mengemukakan, sampai Juni 2010 baru 3,1 juta dari 7,9 juta warga Sulsel yang memiliki kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK), meliputi, Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan Jamkesda.

Dia juga meyakinkan DPRD, bahwa keinginan menggandeng PT Askes dalam penyelenggaraan kesehatan gratis Sulsel, sudah siap dananya 40 persen di APBD Sulsel 2011, dan 60 persen sisanya sudah dijamin Kepala Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota.

"Pada 28 Juni 2008 semua kepala daerah di 24 kabupaten/kota menandatangani nota kesepakatan untuk menanggung 60 persen anggaran kesehatan gratis yang berlaku sampai sekarang. Belum ada diantara mereka yang menyatakan tidak siap," tegasnya.

Ia juga menjamin, jika alokasi APBD Sulsel dan APBD kabupaten/kota di sektor kesehatan, cukup untuk membiayai pengobatan gratis kepada 7,9 juta warga Sulsel berdasarkan data Juni 2010. (T.pso-099/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.