DPRD Sulsel Tolak Pendidikan Wajib Militer

Selasa, 13 September 2011 20:26 WIB

Makassar (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menolak pendidikan wajib militer bagi semua generasi muda Indonesia yang diwacanakan masuk dalam rancangan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Tidak setuju wajib militer, karena sistem sosial budaya kita beda dengan negara lain. Tanpa wajib militer pun masyarakat Sulsel antusias dalam membela negara," kata Ketua Fraksi Golkar Ajeip Padindang menjawab pertanyaan salah seorang siswa Hanwil Dikreg XXXIII Sesko TNI saat Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.

Anggota Komisi C ini mengemukakan, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang mewajibkan semua genarasi muda berusia di atas 17 tahun ikut pendidikan militer.

Ajeip menyarankan agar pendidikan wajib militer diganti dengan partisipatif saja. Ia juga mengatakan belum pernah membaca RUU tersebut.

Politisi asal daerah pemilihan Bone, Soppeng, Wajo itu kemudian mencontohkan tentang tingginya semangat bela negara masyarakat Sulsel saat hubungan Indonesia dengan Malaysia memanas.

Sementara Ketua DPRD Sulsel mengatakan, pendidikan wajib militer hanya kepada kalangan-kalangan tertentu saja seperti organisasi-organisasi kepemudaan.

Lagi pula, lanjut mantan anggota Komisi I DPR RI ini, pendidikan wajib militer bagi semua anak bangsa akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Sementara, Brigjen TNI Ryanto Edyono yang memimpin 30 siswa Sesko TNI yang KKDN di Sulsel, mengatakan, RUU Sistem Pertahanan Semesta akan melibatkan seluruh aspek yang ada.

Ia juga mengatakan, pertanyaan wajib militer yang dilontarkan siswa Sesko TNI bukan untuk mencari dukungan atas RUU baru tentang Pertahanan Semesta.

Salah satu siswa Sesko TNI Kolonel Dedi Sambowo kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulsel mempertanyakan karakteristik masyarakat Sulsel termasuk pandangan terhadap RUU Pertahanan Semesta.

"Kami ingin dapat semua laporan masyarakat, namun karena keterbatasan, jadi kami pilih keterwakilan. Pandangan masyarakat Sulsel terhadap pertahanan nasional, sistem pertahanan semesta, semua komponen dilibatkan. RUU-nya pernah diaudiensikan di daerah ini," katanya. (T.pso-099/S024)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.