BPBD Sulsel anggarkan Rp1,6 miliar kebutuhan logistik pada 2022
Makassar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan Rp1,6 miliar untuk kebutuhan logistik saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok Tahun 2022 di Kantor DPRD Sulsel.
"Kebutuhan anggaran ini untuk penanganan bidang logistik. Salah satunya kami butuh mobil 'pick up' kecil agar lebih efesien menjangkau daerah mendistribusikan logistik ketika terjadi bencana," ujar Kepala BPBD Sulsel, Muhammad Firda, di Makassar, Kamis.
Menurut dia, untuk pengadaan logistik sesuai anggaran yang dimiliki, kata dia, hanya ditenderkan satu kali. Barang kebutuhan logistik pun diambil secara berkala di tempat pemenang tender atau perusahaan penyedia logistik.
Cara ini dilakukan agar barang tidak kadaluwarsa saat pendistribusian logistik ke masyarakat yang terdampak musibah bencana alam dan non alam.
Selain itu, anggaran tersebut nantinya juga akan dialokasikan untuk memperbaiki sistem informasi penanggulangan bencana. Meski telah memiliki kendaraan yang cukup dan tim Reaksi Cepat Tanggap Bencana, namun harus didukung sistem teknologi informasi.
"Untuk internal kami, segera dibenahi sistem teknologi informasinya dengan bekerja sama ahli kebencanaan dari Unhas. Tahun depan kita sudah siapkan tim Brigade Bencana," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Sulsel, Irfan AB mengharapkan keberadaan BPBD wajib hadir ditengah masyarakat setiap kali terjadi bencana. Sebab, selama ini ketika peristiwa musibah, selalu muncul pertanyaan bagaimana kondisi di sana serta penyaluran logistiknya, apakah sudah tepat sasaran.
"Kami saja selalu bertanya dan mencari informasi saat bencana terjadi. Tapi selalu saja keterbatasan info juga akurasinya. Kejadian itu saat terjadi longsor di Luwu, dan banjir bandang di Wajo, sehingga kita kesulitan akses, data saat turun ke lapangan," katanya.
Sedangkan anggota lainnya, Rezky Mulfiati Lutfi mempertanyakan anggaran Rp1,6 miliar untuk logistik itu. Bagaimana sistem pelaksanaan dan apa dilakukan saat terjadi bencana. Pihaknya berharap, BPBD sebagai badan penanganan bencana sigap dan cepat membantu masyarakat terdampak.
"Kebutuhan anggaran ini untuk penanganan bidang logistik. Salah satunya kami butuh mobil 'pick up' kecil agar lebih efesien menjangkau daerah mendistribusikan logistik ketika terjadi bencana," ujar Kepala BPBD Sulsel, Muhammad Firda, di Makassar, Kamis.
Menurut dia, untuk pengadaan logistik sesuai anggaran yang dimiliki, kata dia, hanya ditenderkan satu kali. Barang kebutuhan logistik pun diambil secara berkala di tempat pemenang tender atau perusahaan penyedia logistik.
Cara ini dilakukan agar barang tidak kadaluwarsa saat pendistribusian logistik ke masyarakat yang terdampak musibah bencana alam dan non alam.
Selain itu, anggaran tersebut nantinya juga akan dialokasikan untuk memperbaiki sistem informasi penanggulangan bencana. Meski telah memiliki kendaraan yang cukup dan tim Reaksi Cepat Tanggap Bencana, namun harus didukung sistem teknologi informasi.
"Untuk internal kami, segera dibenahi sistem teknologi informasinya dengan bekerja sama ahli kebencanaan dari Unhas. Tahun depan kita sudah siapkan tim Brigade Bencana," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Sulsel, Irfan AB mengharapkan keberadaan BPBD wajib hadir ditengah masyarakat setiap kali terjadi bencana. Sebab, selama ini ketika peristiwa musibah, selalu muncul pertanyaan bagaimana kondisi di sana serta penyaluran logistiknya, apakah sudah tepat sasaran.
"Kami saja selalu bertanya dan mencari informasi saat bencana terjadi. Tapi selalu saja keterbatasan info juga akurasinya. Kejadian itu saat terjadi longsor di Luwu, dan banjir bandang di Wajo, sehingga kita kesulitan akses, data saat turun ke lapangan," katanya.
Sedangkan anggota lainnya, Rezky Mulfiati Lutfi mempertanyakan anggaran Rp1,6 miliar untuk logistik itu. Bagaimana sistem pelaksanaan dan apa dilakukan saat terjadi bencana. Pihaknya berharap, BPBD sebagai badan penanganan bencana sigap dan cepat membantu masyarakat terdampak.