Layanan Gratis Penyebab PAD Kesehatan Minim

Jumat, 28 Oktober 2011 17:25 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ayub Ali mengatakan, minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena banyaknya layanan gratis yang diterapkan pemerintah.

"Kami tidak menyalahkan sistem layanan gratis yang selama ini diterapkan Pemkab Polman maupun pemerintah pusat, utamanya pada layanan kesehatan gratis yang menjadi salah satu penyebab PAD minim," kata Ayub Ali di Polman, Jumat.

Menurutnya, fenomenan ini menjadi tantangan bagi seluruh pemerintah daerah, khususnya bagi Pemkab Polman untuk mencari potensi pengelolaan PAD lainnya setelah diterapkannya sistem layanan kesehatan gratis tersebut.

Ayub mengaku, sebelum munculnya sistem layanan gratis, sumbangan PAD yang diberikan pada sektor kesehatan bisa mencapai 20 hingga 30 persen dari total PAD yang diterima setiap tahun di Polman.

Setelah mengalami perubahan sistem, hal itu drastis berengaruh terhadap pendapatan yang selama masih bisa dimaksimalkan melalui retribusi, imbal jasa, serta beberapa sumber pemasukan lain dari sektor kesehatan.

"Pendapatan yang bisa kami maksimalkan pada sektor kesehatan hanya biaya penerbitan izin praktek melalui pembelian leges, selebihnya telah kita gratiskan seiring dengan program gratis yang ditetapkan pemerintah pusat," jelasnya.

Ia berharap, selain stimulasi peningkatan PAD tetap diupayakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, diharapkan juga agar pemerintah pusat memberikan solusi, sebab selama ini beberapa program gratis diterapkan sesuai mekanisme yang diterapkan pusat.

Ayub mengatakan, meski pemkab telah melakukan upaya untuk mencari sumber penghasilan PAD pada sektor lain di luar bidang kesehatan, namun tetap diharapkan agar pada bidang kesehatan juga mampu memberikan peran kepada pemerintah.

"Sebab, dengan PAD yang kita terima akan memaksimalkan kembali beberapa sektor yang butuh pengembangan utamanya sektor kesehatan yang selama ini menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah," ungkapnya.
(T.PSO-284/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.