Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mencapai 5,1 persen - 5,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Perkiraan ini karena adanya pemulihan yang kuat serta pendapatan negara yang kuat disebabkan oleh melonjaknya harga komoditas," kata Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Virtual Laporan Prospek Ekonomi Indonesia di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, angka tersebut akan jauh lebih rendah dari target APBN 2021 yang telah dirancang, yakni 5,7 persen dari PDB.
Adapun realisasi defisit APBN per Oktober 2021 tercatat 3,29 persen dari PDB atau Rp548,9 triliun.
Untuk tahun 2022, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mendesain defisit APBN akan menurun ke level 4,8 persen terhadap PDB.
"Namun, desain tersebut belum mempertimbangkan dampak beberapa reformasi di bidang perpajakan maupun fiskal," tegasnya.
Kendati demikian, ia menuturkan APBN tahun 2022 akan terus mendukung proses pemulihan, dengan area prioritas yang paling utama adalah untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial.
Maka dari itu, area prioritas tersebut akan menerima alokasi belanja terbesar untuk anggaran tahun 2022, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh hingga 5,2 persen.
"Peran dari kebijakan fiskal masih sangat penting, terutama saat masa-masa COVID-19 ataupun pandemi ini," ujar Sri Mulyani.
Berita Terkait
Menkeu: Penyaluran gaji dan THR PNS pada akhir Maret 2024 capai Rp70,7 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:23 Wib
Menkeu: Waspadai kenaikkan harga komoditas akibat konflik geopoltik
Jumat, 26 April 2024 15:20 Wib
Menkeu: Pembiayaan utang Indonesia turun 53,6 persen
Jumat, 26 April 2024 15:17 Wib
Menkeu proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2024 capai 5,17 persen
Jumat, 26 April 2024 15:12 Wib
Sri Mulyani: Pelemahan rupiah lebih baik dibandingkan negara lain
Jumat, 26 April 2024 15:06 Wib
Sri Mulyani: Realisasi anggaran Pemilu 2024 capai Rp26 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:04 Wib
Menkeu: Realisasi anggaran untuk IKN capai Rp4,3 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:02 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib