Polman Susun Konsep RPJMD 20 Tahun

Rabu, 2 November 2011 08:02 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Pemkab Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dengan harapan akan menjadi acuan pemerintah dalam membangun polman selama 20 tahun ke depan.

Sekretaris Kabupaten Polman, Natsir Rahmat di Poman, Rabu, mengatakan konsep yang akan dibuat dalam RPJMD ini tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi Gubernur Sulbar serta Bupati Polman sehingga arah pembangunan bisa terukur dengan baik.

"Selain itu, rumusan kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD juga tidak bisa dilepas dari RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) Sulbar maupun Polman yang saat ini sementara dalam tahap finalisasi agar menemukan keselarasan," ujarnya.

Sehingga, dengan dua pokok bahasan tersebut akan menciptakan konsep yang bisa mengikuti perkembangan situasi meskipun telah dirancang dalam 20 tahun sekaligus akan menjadi inspirasi pembangunan fisik maupun non fisik.

Dia juga menyatakan bahwa konsep yang akan dibangun tidak terlepas dari potensi yang saat ini dimiliki Polman serta arah perkembangan selama 20 tahun ke depan agar program peningkatan pembangunan bisa terukur dengan jelas terhadap kesejahteraan warga.

Sementara itu, tim ahli penyusun RPJMD yang merupakan akademisi Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Agussalim mengaku, untuk menyusun RPJMD harus dimulai dari beberapa permasalahan mendasar yang terdapat di Polman.

"Masalah perekonomian, pengelolaan SDM, serta SDA harus menjadi sasaran utama sebab hal tersebut yang akan dijadikan obyek dalam pembangunan selama 20 tahun kedepan," ungkapnya.

Selain berangkat dari beberapa permasalahan yang dimiliki pada sektor perekonomian dan SDM, dia juga mengatakan bahwa konsep yang dihasilkan harus terfokus pada SDM yang dimiliki dan tidak terlalu melampaui kemampuan atas seluruh sumber yang dimiliki.

Wakil Ketua DPRD Polman, Andi Mappangara juga mengakui bahwa selama ini Polman masih memiliki berbagi permasalahan yang harus ditinggalkan, utamanya pada sistem birokrasi yang belum tertata dengan baik.

"Masalah kemiskinan terkadang sulit kita pisahkan dari masalah pengelolaan daerah yang itu dilakukan oleh pemerintahan. Jika masih ditemukan banyak unsur KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) maka kesejahteraan rakyat juga akan lambat terwujudkan," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, tingkat kemiskinan di Polman masih tebilang tinggi dan harus seger mendapatkan solusi tepat melalui RPJMD ini agar beberapa permasalahan bisa segera dituntaskan menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan. (T.PSO-284/E001)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.