DPRP dan MRP Belum Mampu Awasi Otsus
Jayapura (ANTARA Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) dan Majelis Perwakilan Rakyat Papua (MRP) dinilai selama ini belum mampu mengawasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang digunakan Pemerintah Provinsi Papua, kata pengamat politik Marthinus Ayomi SH kepada ANTARA di Jayapura, Rabu.
"DPRP dan MRP mempunyai tugas untuk mengawasi penggunaan dana Otsus Papua, namun selama ini tugas tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, akibat tidak adanya kontrol dari kedua lembaga itu mengakibatkan penggunaan dana otsus triliyunan rupiah yang diberikan pemerintah pusat setiap tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua itu tidak tepat sasaran.
Hal ini terbukti dimana otsus Papua sudah berjalan kurang lebih delapan tahun tetapi akyat Papua masih hidup miskin, padahal dana yang dikucurkan pemerintah Jakarta sangat besar, tegas Ayomi.
Ia mengatakan, korangnya control dari DPRP dan MRP terhadap penggunaan dana otsus Papua itu juga yang membuat Pemprov Papua seenaknya memindahkan dana Otsus milyaran rupiah dari Bank Pembangunan Daerah Papua ke bank lain.
Padahal sesuai aturan untuk memindahkan uang tersebut harus ada persetujuan dari DPRP dan MRP, tambah Marthinus Ayomi.
Mantan Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua itu mengatakan, akibat tumpulnya pengawasan dari DPRP dan MRP itu juga yang membuat selama delapan tahun pelaksanaan otsus di Papua belum ada hasil yang bisa dibanggakan masyarakat.
Menurutnya, hubungan kerja antara Pemprov Papua, DPRP dan MRP yang selama ini kurang harmonis perlu diharmoniskan sehingga pelaksanaan pembangunan di provinsi ini bisa berjalan sesuai harapan.
"Ketiga lembaga itu perlu duduk bersama untuk membahas penggunanaan dana otsus Papua sehingga pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran sehingga bisa dinikmati masyarakat," katanya.
Ia memuji Provinsi Aceh yang belakangan mendapat otsus dari pemerintah pusat, tetapi dilaksanakan secara konsekwen dan bertanggung jawab sehingga bermanfaat bagi masyarakat asli di daerahnya.
(T.W002/B013)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
