Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hardjuno Wiwoho meminta pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI diberhentikan karena berpotensi membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas.
Pembayaran obligasi rekap eks BLBI sudah dibayarkan selama 23 tahun sejak 1999 sekitar Rp50 triliun per tahun, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sejak dahulu saya menyerukan untuk memberhentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI, karena ini anggaran yang tidak produktif,” ujar Hardjuno dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Karena itu ia berharap anggaran tersebut nantinya bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti salah satunya yang sudah digelontorkan pemerintah melalui subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp500 triliun.
Dengan adanya pembayaran sekitar Rp50 triliun per tahun, ia menyebutkan total pembayaran obligasi rekap BLBI berpotensi mencapai Rp4.000 triliun hingga 2043, jumlah yang sangat fantastis jika dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di tengah situasi yang sulit seperti sekarang.
Saat ini ekonomi Indonesia masih dibayangi oleh situasi ketidakpastian. Belum lagi 800 juta jiwa penduduk dunia terancam kelaparan karena krisis yang terjadi.
Selain itu Hardjuno mengungkapkan hampir semua negara berada dalam tekanan keuangan hebat di tengah memanasnya geopolitik, perubahan iklim, dan kenaikan inflasi di tengah perlambatan ekonomi.
“Harga barang naik, tetapi pendapatan masyarakat menurun. Ini situasi berat sekali," tuturnya.
Ia berharap permasalahan BLBI segera dituntaskan agar tidak menjadi catatan sejarah yang buruk bagi generasi mendatang, salah satunya dengan menghentikan pembayaran bunga subsidi obligasi rekap eks BLBI.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPD RI minta pembayaran subsidi bunga obligasi eks BLBI diberhentikan
Berita Terkait
Ketua DPD II Lutra mendukung Airlangga kembali pimpin Golkar
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
DPD REI Sulsel menyerahkan satu unit rumah gratis bagi warga prasejahtera
Rabu, 3 April 2024 19:01 Wib
KPU Sulsel tuntaskan rekapitulasi hasil perolehan suara calon DPD RI
Senin, 11 Maret 2024 18:27 Wib
DPD REI Sulsel hadirkan 43 stand tawarkan hunian terjangkau dan berkualitas
Kamis, 29 Februari 2024 15:23 Wib
Bawaslu Makassar bekali pengetahuan belasan saksi DPD Pemilu 2024
Minggu, 4 Februari 2024 17:22 Wib
PDIP fokus pada tiga isu krusial menjelang Pemilu 2024
Sabtu, 16 Desember 2023 2:02 Wib
Bawaslu Makassar menyurati peserta Pemilu melanggar pemasangan APK
Sabtu, 2 Desember 2023 1:09 Wib
MK memutuskan tak terima uji materi syarat caleg DPD dan DPR
Rabu, 29 November 2023 15:49 Wib