Logo Header Antaranews Makassar

Bupati Majene Minta Disdik Perbarui Data Pendidikan

Rabu, 17 Oktober 2012 11:26 WIB
Image Print

Majene (ANTARA News) - Bupati Majene, Sulawesi Barat, Kalma Katta, meminta Dinas Pendidikan memperbaharui data pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan pengelolaan pendidikan di daerah setempat.

Pengelolaan pendidikan, itu utamanya melalui penanganan masalah kekurangan tenaga pengajar, ruang kelas, dan beberapa masalah lainnya, ungkap Bupati di Majene, Rabu.

"Patut diakui, data pendidikan kita masih amburadul sehingga menjadi pemicu berbagai masalah di tingkat sekolah, mulai dari kekurangan guru, ruang kelas, dan beberapa kebutuhan terkait lainnya," ungkapnya.

Ungkapan tersebut berdasarkan penyampaian Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Majene, yang sebelumnya menghadirkan seluruh kepala sekolah untuk meminta data dan kebutuhan pada setiap sekolah.

Hasil pertemuan Komisi III, merekomendasikan adanya sistem distribusi guru sekolah yang belum merata, sistem penempatan bantuan yang belum tepat sasaran, penempatan sekolah dan tenaga pengajar sesuai bidang studi yang belum seimbang di beberapa daerah.

"Seharusnya, setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) harus memiliki data masing-masing sekolah yang ditangani terkait kekurangan dan kebutuhan, sehingga kita mampu melakukan perencanaan," tandas Kalma.

Ia juga mengusulkan penerbitan SK Bupati pengangkatan tenaga honorer untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah, sekaligus melakukan distribusi terkait kelebihan tenaga pengajar di setiap sekolah.

Ketua Komis III DPRD Majene, Hasriadi, menyebutkan terdapat banyak kekurangan tenaga pengajar. Khusus untuk guru agama terdapat kekurangan hingga 90 persen dan untuk guru olahraga juga terjadi kekurangan sekitar 70 persen.

"Selain masalah kekurangan guru, hal tersebut diperparah oleh sistem pendataan dan distribusi guru yang belum berjalan baik sehingga beberapa kebutuhan di setiap sekolah belum terpenuhi dengan baik," ungkapnya.

Senada dengan Hasriadi, Anggota Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan mengatakan, distribusi tenaga pengajar harus menjadi perhatian utama sebab terkadang itu tidak terlaksana dengan baik dan bukan hanya kekurangan guru agama serta olahraga, Majene juga kekurangan guru kelas sekitar 15 persen.

"Sebagai solusi, 98 persen tenaga honorer bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kekurangan tanaga pengajar dan bidang study tertentu dan itu bisa melalui penerbitan SK bupati," usulnya. (T.KR-AHN/F002)



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026