DPRD Sulbar Percepat Pembahasan Anggaran

Minggu, 12 Mei 2013 19:21 WIB

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat akan mempercepat pembahasan anggaran seiring dengan menumpuknya beban kerja yang harus dituntaskan dalam beberapa bulan kedepan.

"Saat ini berbagai agenda telah menanti di depan mata. Makanya, dewan telah mengatur semaksimal mungkin agar agenda rapat yang dijadwalkan dilaksanakan tepat waktu," kata Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan ketika dihubungi via telepon di Mamuju, Minggu.

Menurutnya, tahun ini para anggota dewan tentu akan banyak beraktifitas di lapangan dalam melaksanakan agenda politiknya jelang pemilihan legislatif (Pileg) April 2014.

Karena itu, kata dia, DPRD telah menetapkan sejumlah jadwal pembahasan anggaran mulai dari perhitungan APBD, pembahasan APBD-Perubahan tahun 2013 dan termasuk mempercepat pembahasan APBD tahun 2014.

"Semua agenda itu akan kita percepat sehingga masa perhitungan yang biasanya berjalan awal Juni untuk tahun 2013 akan dimajukan pada medio Mey tahun ini," ungkap Hamzah.

Bukan hanya itu, kata dia, LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) gubernur juga akan dilakukan bersamaan dengan masa perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

"Ini semua dilakukan dalam rangka menghindari beban kerja yang cukup berat bagi para politisi yang ada di DPRD untuk mempersiapkan diri maju bertarung pada Pileg 2014," ujar Hamzah.

Hamzah yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Sulbar ini mengatakan, agenda lain yang harus dipercepat yakni terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang saat ini masuk di DPRD Sulbar.

"Paling tidak beberapa Ranperda yang kita bahas bisa disahkan paling lambat Desember 2013 diantaranya Ranperda Pendidikan, Ranperda Perlindungan Anak dan beberapa Ranperda lainnya. Jika nantinya masih ada Ranperda pada 2014 maka itu dilakukan hanya proses finalisasi saja," jelasnya.

Editor : Agus Setiawan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.