Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merumuskan program untuk penanganan stunting di sejumlah desa di daerah itu.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr Indahwati Nursyamsi di Mamuju, Senin, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya serius untuk mengatasi masalah stunting di Sulbar.
Ia mengatakan Dinkes Sulbar mengadakan pertemuan, pemantauan dan evaluasi progres penanganan kasus kekerdilan pada anak atau stunting secara berjenjang sampai tingkat desa.
Menurut dia, program evaluasi tersebut untuk merumuskan program yang akan dilaksanakan pemerintah dalam melakukan penanganan stunting diseluruh wilayah desa di Sulbar.
Baca juga: Gubernur Sulbar meminta OPD laporkan progres penanganan stunting
Baca juga: Dinkes Sulbar tingkatkan SDM petugas posyandu untuk cegah stunting
"Kami melibatkan pemerintah tingkat kabupaten/kota serta para kepala desa di Sulbar untuk melakukan penanganan stunting secara berjenjang," katanya.
Ia mengatakan dalam menangani stunting penting kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta kecamatan hingga desa agar dapat mencapai hasil yang optimal.
Dinkes Sulbar akan melaksanakan evaluasi secara berkala setiap minggu untuk memantau progres penanganan stunting di desa.
"Penangan stunting ini sebagai wujud komitmen yang kuat pemerintah daerah dalam menangani masalah stunting dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas di Sulbar," katanya.
Dia menyampaikan pemerintah di Sulbar telah melakukan pendataan penderita stunting berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) pemerintah.
Dari pendataan itu, katanya, ditemukan 15,50 persen bayi dalam kondisi stunting pada periode Mei 2023.
"Dari 9.159 bayi yang lahir sejak Januari sampai dengan Mei 2023, terdapat 1.420 bayi baru lahir atau 15,50 mengalami stunting, berdasarkan data pemerintah Sulbar, tersebut," katanya.
