Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya untuk Pilpres 2024.
"Jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan untuk mengonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya," kata Umam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Umam mengatakan hal itu terkait dengan pengumuman nama Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk bakal capres Ganjar Pranowo, yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Dengan majunya Mahfud MD sebagai bakal cawapres, Umam menilai akan berdampak pada potensi fragmentasi basis kekuatan politik NU.
Sehingga, lanjutnya, hal itu berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih NU untuk mendukung bakal pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Jika pasangan Koalisi Perubahan dan koalisi PDI Perjuangan meletakkan variabel NU dalam penentuan bakal cawapres mereka, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus benar-benar mempertimbangkan ulang skema bakal cawapresnya," jelas direktur eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu.
Umam pun berharap menjelang tahapan pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Prabowo harus benar-benar memperhitungkan variabel NU sebagai representasi Islam moderat untuk mengamankan basis kekuatan politiknya.
"Khusus di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Berita Terkait
Pengamat: Mesin politik PDI Perjuangan diperkuat Mahfud MD sebagai cawapres
Rabu, 18 Oktober 2023 11:20 Wib
Spekulasi perombakan kabinet mencuat usai pertemuan Presiden Jokowi dan SBY
Rabu, 4 Oktober 2023 5:46 Wib
Pengamat prediksi 3 sampai 4 koalisi bakal terbentuk merespons Ganjar capres
Minggu, 23 April 2023 6:29 Wib
Pengamat: Pertemuan AHY dan Paloh dapat menciptakan poros alternatif
Selasa, 29 Maret 2022 20:00 Wib
Pengamat: Usulan tunda Pemilu 2024 muncul karena parpol tak siap berkompetisi
Sabtu, 26 Februari 2022 20:28 Wib
DDI bedah buku panglima damai konflik poso
Rabu, 9 Februari 2022 19:45 Wib
Pengamat: Duet Anies-AHY di 2024 dapat penuhi "mood" yang berharap perubahan
Minggu, 6 Februari 2022 17:18 Wib
Pengamat: Faktor luar nahdiyin dapat pengaruhi Muktamar NU
Rabu, 22 Desember 2021 7:59 Wib