Jakarta (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkomunikasi dengan fraksi partai politik lainnya untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) guna mencegah pasal-pasal yang diselundupkan.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Djariot Saiful Hidayat mengatakan bahwa pasal-pasal yang akan ditolak itu adalah yang melemahkan MK. Adapun RUU tersebut kini tengah dibahas di lembaga wakil rakyat itu.
"Penjaga konstitusi betul-betul harus independen, harus kredibel, harus mandiri," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan MK merupakan lembaga yang sangat strategis dan penting sebagai penjaga konstitusi. Sehingga lembaga tersebut betul-betul harus dijaga.
Menurutnya komunikasi dengan fraksi lain perlu dilakukan karena PDIP tidak bisa bekerja sendiri dalam menolak RUU tersebut.
Adapun pasal-pasal yang akan ditolak di antaranya yang berpotensi untuk menghambat atau merintangi hakim MK supaya tidak tegas dan berani dalam memutus sebuah perkara.
Dia menilai pasal-pasal dalam RUU tersebut akan menurunkan derajat kemandirian MK dalam menjaga konstitusi.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada masa reses menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Adapun rapat kerja bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) yang mewakili pemerintah itu digelar Komisi III DPR pada hari Senin (13/5) di kompleks parlemen, Jakarta.
DPR pada hari tersebut masih berada pada masa reses karena masa sidang selanjutnya baru mulai pada hari Selasa (14/5).
Berita Terkait
![Anggota DPR meminta RUU PPRT bisa segera disahkan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/03/WhatsApp-Image-2024-09-03-at-17.33.52.jpeg)
Anggota DPR meminta RUU PPRT bisa segera disahkan
Selasa, 3 September 2024 17:59 Wib
![Paripurna DPR menyetujui Badan Legislasi mulai bahas RUU Kementerian Negara](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/03/IMG_20240903_110442.jpg)
Paripurna DPR menyetujui Badan Legislasi mulai bahas RUU Kementerian Negara
Selasa, 3 September 2024 14:20 Wib
![Komnas Perempuan: Advokasi RUU PPRT perlu dukungan publik nasional hingga ke daerah](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2023/08/14/41.jpg)
Komnas Perempuan: Advokasi RUU PPRT perlu dukungan publik nasional hingga ke daerah
Sabtu, 31 Agustus 2024 17:39 Wib
![Kadiv Propam Polri : Pengamanan aksi demontrasi sudah sesuai SOP](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/22/antarafoto-aksi-tolak-pengesahan-revisi-uu-pilkada-22082024-gp-2.jpg)
Kadiv Propam Polri : Pengamanan aksi demontrasi sudah sesuai SOP
Kamis, 29 Agustus 2024 5:33 Wib
![KPAI menemukan indikasi mobilisasi anak dalam demo terkait RUU Pilkada](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/28/20240828_144512.jpg)
KPAI menemukan indikasi mobilisasi anak dalam demo terkait RUU Pilkada
Rabu, 28 Agustus 2024 17:18 Wib
![Ketua IKA UNM desak polisi tangkap pelaku perusakan fasilitas kampus](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-27-at-14.43.40.jpeg)
Ketua IKA UNM desak polisi tangkap pelaku perusakan fasilitas kampus
Selasa, 27 Agustus 2024 16:02 Wib
![Komisi II DPR telah penuhi janji setujui PKPU Nomor 8 Tahun 2024](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/25/rdp-komisi-II-DPR-250824-aaa-7.jpg)
Komisi II DPR telah penuhi janji setujui PKPU Nomor 8 Tahun 2024
Minggu, 25 Agustus 2024 18:42 Wib
![Menkumham: Isu akan terbitnya Perpu Pilkada terlalu didramatisir:](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/23/IMG_20240823_120417.jpg)
Menkumham: Isu akan terbitnya Perpu Pilkada terlalu didramatisir:
Jumat, 23 Agustus 2024 13:15 Wib