Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan masih menunggu pencairan dana hibah dari 11 pemerintah kabupaten/kota yang belum mencairkan dana tahap kedua ke Bawaslu Sulsel yang selanjutnya digunakan untuk pengawasan Pilkada 2024.
"Dari 23 kabupaten/kota di Sulsel sudah ada 12 yang mencairkan tahap dua dana Hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sedang sisanya masih ada 11 kabupaten/kota lagi," kata Ketua Bawaslu Sulsel Ana Rusli di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan, menyikapi hal itu pihaknya bersama dengan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Rapat koordinasi untuk mendesak 11 kabupaten/kota lagi yang belum mencairkan dana hibah tahap keduanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Mardiana, menekankan pentingnya koordinasi antara Bawaslu dan Kesbangpol dalam mengawal proses pemilihan yang bersih, jujur dan adil.
Termasuk tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilihan serentak mendatang, termasuk upaya pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat.
“Karena itu, dengan adanya dukungan dana hibah ini, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Sulsel," katanya.
Yang jelas, lanjut dia, pihaknya akan terus berupaya memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Termasuk menunggu kepastian pencairan dana hibah tahap kedua dari 11 kabupaten/kota yang tersisa waktu sekitar dua Minggu lagi untuk dana pemantauan lapangan.
