Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memeriksa dua orang saksi untuk mendalami proses lelang terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Saksi BF dan PJA ditanya tentang proses lelang pembangunan tempat evakuasi sementara/shelter tsunami di NTB," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Saksi tersebut diketahui adalah seorang bendahara bernama Baiq Fahmi (BF) dan Asisten Teknis pada Satker PBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR NTB/Anggota Pokja bernama Purwanto Joko Astriyo (PJA).
KPK awalnya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya yakni Pejabat Penerbit SPM/ Penguji SPP berinisial JMT (Jublina Marselina Tawa) dan Kepala Balai Sarana Prasana Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya (NTB) berinisial ISR (Ika Sri Rejeki).
Meski demikian kedua saksi tersebut tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK dan mengajukan permohonan untuk dijadwalkan ulang pemeriksaannya.
KPK pada Senin, 8 Juli 2024 mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014
Penyidik KPK juga telah menetapkan dua tersangka yaitu satu orang penyelenggara negara dan satu tersangka lainnya adalah pegawai di salah satu BUMN.
Meski demikian, Tessa belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal identitas tersangka dan rincian perbuatan melawan hukum oleh para tersangka.
Dia mengatakan detail perkara tersebut akan diumumkan saat penyidikan perkara ini telah rampung, namun menerangkan bahwa kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp19 miliar.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengungkapkan temuan penurunan kualitas bangunan akibat tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan shelter tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Beberapa yang sudah kami cek ada yang memang kualitasnya menurun jadi ini sia-sia ketika terjadi (tsunami), walaupun kita berdoa tidak terjadi lagi," kata Asep di Jakarta.
Asep mengatakan tim penyidik KPK juga turut melibatkan pakar konstruksi dalam pengecekan bangunan shelter tsunami tersebut. Menurutnya bangunan yang akan dijadikan tempat perlindungan dari bencana tidak boleh kompromi soal kualitas bangunan.
"Ini kan antisipasi, kalau seandainya terjadi (tsunami), ini akan sia-sia kalau kualitas bangunannya jelek. Jadi ada juga yang terjadi penurunan dari kualitasnya. Nah itu saat ini sedang dilakukan pengecekan oleh ahli konstruksi," ujarnya.
Berita Terkait
![KPK periksa sejumlah mantan pejabat NTB terkait dugaan korupsi shelter tsunami](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/04/1000076277.jpg)
KPK periksa sejumlah mantan pejabat NTB terkait dugaan korupsi shelter tsunami
Kamis, 5 September 2024 15:01 Wib
![KPK menyurati KPU soal calon kepala daerah berstatus tersangka](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/04/1000076277.jpg)
KPK menyurati KPU soal calon kepala daerah berstatus tersangka
Kamis, 5 September 2024 1:05 Wib
![KPK telaah laporan Koordinator MAKI soal Kaesang Pangarep](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/04/1000075491.jpg)
KPK telaah laporan Koordinator MAKI soal Kaesang Pangarep
Rabu, 4 September 2024 16:16 Wib
![KPK panggil putra SYL sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan pemindai xray Kementan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/04/1000075491.jpg)
KPK panggil putra SYL sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan pemindai xray Kementan
Rabu, 4 September 2024 15:59 Wib
![Kejagung masih mempertimbangkan langkah terhadap putusan Toni Tamsil](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/12/1000028956.jpg)
Kejagung masih mempertimbangkan langkah terhadap putusan Toni Tamsil
Selasa, 3 September 2024 10:30 Wib
![Mantan Pimpinan Bank Mandiri Semarang didakwa menerima Rp500 juta](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/09/02/IMG_20240902_181348.jpg)
Mantan Pimpinan Bank Mandiri Semarang didakwa menerima Rp500 juta
Senin, 2 September 2024 18:46 Wib
![Kejari Wajo terima pengembalian kerugian negara dari perkara BPNT](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/28/1000405278.jpg)
Kejari Wajo terima pengembalian kerugian negara dari perkara BPNT
Kamis, 29 Agustus 2024 2:28 Wib
![Polda Sulsel ungkap kasus tipikor kredit fiktif senilai Rp120 miliar](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/08/28/WhatsApp-Image-2024-08-28-at-21.35.45.jpeg)
Polda Sulsel ungkap kasus tipikor kredit fiktif senilai Rp120 miliar
Kamis, 29 Agustus 2024 1:54 Wib