Usaid Jangkau 16 Kabupaten Dukung Program Pendidikan

Rabu, 21 Mei 2014 22:10 WIB

"Tujuan program ini adalah meningkatkan akses pendidikan dasar yang berualitas bagi anak-anak Indonesia," kata Provincial Coordinator USAID PRIORITAS di Sulawesi Selatan Jamaruddin pada "media briefing" di Makassar, Rabu.

Makassar (ANTARA Sulsel) - Lembaga donor Amerika Serikat USAID PRIORITAS bekerja sama dengan pemerintah telah menjangkau 16 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memasuki tahun kedua.

"Tujuan program ini adalah meningkatkan akses pendidikan dasar yang berualitas bagi anak-anak Indonesia," kata Provincial Coordinator USAID PRIORITAS di Sulawesi Selatan Jamaruddin pada "media briefing" di Makassar, Rabu.

Program USAID PRIORITAS dengan pemerintah Indonesia ini dalam kurun waktu 1 Mei 2012 - 30 April 2017. Khusus di Sulsel, program dalam bentuk pendampingan dan perbaikan manajemen ini sudah menjangkau sekolah dasar dan sekolah menengah di 16 kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Maros, Pangkep, Pinrang, Bone, Bantaeng, Bulukumba, Kota Parepare dan Kota Makassar.

Dalam melakukan pendmpingan untuk mendukung program pendidikan di Indonesia, lanjut dia, terdapat tiga komponen program USAID PRIORITAS yakni meningkatkan kualitas pembelajaran di ekolah melalui pelatihan guru pra dan dalam jabatan.

"Selain itu, meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan, serta memperkuat koordinasi antar institusi pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan sekolah," katanya.

Khusus mengenai tata kelola dan manajemen pendidikan imbuh Governance and Management Specialist (GMS) USAID PRIORITAS di Sulsel M Ridwan Tikollah mengatakan, dilakukan melalui pengembangan program manajemen berbasis sekolah (MBS).

"Hal ini dengan pertimbangan bahwa masih banyak sekolah dasar dan lanjutan yang tidak menggunakan MBS dalam mengelola sekolahnya," katanya.

Dia mengatakan, MBS itu sangatlah penting dalam mengelola sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun fenomena di lapangan, manajemen sekolah masih cenderung pasif dan belum melibatkan semua pihak terkait termasuk masyarakat.

Selain itu, keuangan sekolah sering kurang transparan sebagai perwujudan ketidakterbukaan pihak manajemen sekolah yang dinakhodai kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan. N Juliastuti

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.