Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman memaparkan realisasi APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD provinsi itu.
Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Selasa, menyampaikan laporan realisasi APBD dalam Dokumen LKPJ Tahun 2024 yang merupakan gambaran capaian angka belum diaudit (unaudited).
LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2024 ini, kata dia, merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan tahun anggaran, yang dilaksanakan oleh dua Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel sebelumnya.
"Saya sampaikan beberapa capaian positif indikator perekonomian Sulsel di masa kepemimpinan kami. Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 1,56 persen pada tahun 2019 menjadi 1,01 persen pada tahun 2023," jelasnya.
Jufri juga menyampaikan capaian lainnya, antara lain pemulihan pendapatan per kapita pasca-COVID-19 yang mencapai Rp69,70 juta pada tahun 2023, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,66 pada tahun 2019 menjadi 74,60 pada tahun 2023, yang lebih tinggi dari angka nasional, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,33 persen pada tahun 2023, lebih rendah dari angka nasional sebesar 5,45 persen.
Ia juga memaparkan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dari posisi keenam menjadi kelima di Indonesia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indeks kesehatan mencapai 82,51 di atas angka nasional.
Kemantapan jalan dari 62,52 persen pada tahun 2019 menjadi 75,37 persen pada 2023, peningkatan Indeks Lingkungan Hidup menjadi 74,30 pada tahun 2023 lebih tinggi dari angka nasional; serta peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari kategori B dengan skor 61,24 pada tahun 2019 menjadi kategori BB dengan skor 74,21 pada tahun 2023.
"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, yang insya Allah akan menjadi motivasi dan modal dasar optimisme kita dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan," ucapnya.
Selain itu realisasi pendapatan daerah Sulsel hingga akhir tahun anggaran 2024 mencapai Rp9,99 triliun lebih atau 98,33 persen dari target yang ditetapkan pada APBD 2024 sebesar Rp10,1 triliun lebih.
Pendapatan daerah ini bersumber dari beberapa komponen penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Realisasi Belanja Daerah hingga akhir tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10,056 triliun atau 97,48 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp9,8 triliun.
Selanjutnya, capaian program pembangunan yang disusun berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan mencakup beberapa bidang, antara lain urusan wajib dasar, urusan wajib non-dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan pengawasan, dan urusan pemerintahan umum.
Sementara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dialokasikan anggaran sebesar Rp5,2 triliun lebih, dengan realisasi Rp5,0 triliun lebih atau 97,56 persen.
"Cakupan urusan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat," ungkapnya.
