Pemkot Makassar dan PLN bahas kelistrikan di wilayah kepulauan

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar) membahas percepatan penyediaan pasokan listrik di wilayah kepulauan, khususnya pada wilayah yang masih belum teraliri listrik PLN.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan Pemerintah Kota Makassar berkomitmen dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

"Melalui koordinasi dengan PLN dan stakeholders lainnya, kita menyiapkan skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga pulau," katanya di Makassar, Rabu.

Apalagi sejauh ini, kata dia, ada masalah di masyarakat seperti sejumlah warga belum mampu melakukan pemasangan listrik baru karena keterbatasan biaya. Ada pula warga yang sudah memiliki sambungan listrik, namun tidak mampu membayar tagihan listrik secara rutin.

Kedua kelompok ini, disebut Munafri, akan menjadi prioritas Pemerintah Kota Makassar untuk pemberian bantuan yang sedang diupayakan.

"Kami berusaha agar seluruh warga di pulau bisa menikmati listrik secara adil. Pasokan listrik menjadi hak dasar, dan itu harus kita usahakan bersama,” kata dia.

Pada kesempatan ini, Munafri menyinggung infrastruktur pendukung dan jalur kabel bawah tanah di dalam Kota atau daratan. Program strategis yang sedang dirancang adalah penerapan damping sharing kabel melalui jalur bawah tanah.

"Prosedur teknis dan koordinasi antarlembaga terkait masih dalam proses pembahasan, untuk memastikan jalur kabel ini dapat diterapkan secara aman dan efisien," kata dia.

Sementara Edyansyah selaku GM PLN UID Sulselrabar mengatakan fokus utama dalam pertemuan ini adalah penentuan skala prioritas pemasangan listrik di pulau-pulau yang masuk wilayah administrasi Kota Makassar.

PLN menyatakan kesiapannya dalam mendukung percepatan penyediaan listrik oleh pemerintah, namun prioritas wilayah pulau tetap menunggu arahan dari Pemerintah Kota Makassar.

"Kami meminta skala prioritas dari Pemkot Makassar, karena masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini adalah warga Kota Makassar. Jadi prioritas perlu datang dari pemda," ujar Edyansyah.

Saat ini, salah satu program inisiatif PLN yang telah diterapkan adalah pemasangan Super Sun di Pulau Barrang Caddi.

Melalui program Super Sun, PLN berhasil menghadirkan listrik bersih untuk seluruh warga di pulau tersebut. Termasuk sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu, di mana setiap rumah dipasangi perangkat PLTS untuk kebutuhan listrik mandiri.

"Tujuannya untuk percepatan elektrifikasi. Dengan Super Sun, setiap rumah bisa langsung mendapatkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan," ujarnya.

Namun hingga saat ini, program Super Sun baru diterapkan di Pulau Barrang Caddi, dan belum menjangkau pulau-pulau lain di wilayah Makassar.

Ia berharap pihak Pemkot Makassar dapat berperan aktif, khususnya dalam mendukung biaya penyambungan dan pengembangan kebutuhan kelistrikan di pulau-pulau.

"PLN siap percepat pemasangan, sementara pengembangan lainnya termasuk kebijakan dan penentuan lokasi menjadi ranah Pemkot Makassar," ujarnya.

Ke depan, PLN dan Pemkot Makassar merencanakan melakukan peninjauan bersama ke beberapa lokasi sebagai tindak lanjut dari program ini.

"Kami harapkan sinergi ini dapat segera memberikan akses listrik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan di pulau secara menyeluruh," ucapnya.*