Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dijaga dan tidak berpihak kepada siapa pun pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo 24 Mei 2025.
"Kami berharap ASN di Kota Palopo benar-benar menjaga netralitas dan tidak terjerumus pada pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi," kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa PSU Pilkada Kota Palopo menjadi perhatian khusus pimpinan Bawaslu di tingkat pusat, mengingat pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas demokrasi.
"KPU dan Bawaslu adalah dua penyelenggara yang menjadi instrumen utama demokrasi. Pimpinan pusat memberikan perhatian yang sangat kuat terhadap PSU di Palopo,” ujarnya.
Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar ini juga mengingatkan masyarakat di Kota Palopo untuk menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS masing-masing pada hari pencoblosan, 24 Mei 2025.
Selain itu, perempuan yang akrab disapa Ana ini mengajak seluruh pihak, termasuk ASN, masyarakat, dan media untuk berkolaborasi menjaga integritas pelaksanaan PSU.
Sebelumnya, Bawaslu mengelar sosialisasi dengan tema Netralitas ASN dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berintegritas di Kota Palopo, Sulsel di Aula Ratona yang dihadiri unsur pemerintahan, lembaga yudikatif, dan Forkopimda se-Kota Palopo.
Sosialisasi tersebut diharapkan ASN dapat menjaga sikap profesional, tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjadi contoh bagi masyarakat dalam berdemokrasi secara sehat.
Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda pada kesempatan itu mengapresiasi sinergitas dan dukungan seluruh pihak dalam menjaga stabilitas menjelang PSU Pilkada Palopo.
"Kami berterima kasih kepada TNI dan Polri yang tetap bersinergi menjaga situasi yang aman di Kota Palopo, terutama menjelang hari pencoblosan," paparnya.
Herwyn menyebutkan, di Indonesia terdapat 24 daerah yang melaksanakan PSU Pilkada dan di antaranya terdapat daerah-daerah yang harus mengganti pasangan calon karena adanya pelanggaran serius yang menyebabkan dilaksanakannya kembali PSU.
"Beberapa daerah di Indonesia mengalami pelanggaran yang cukup serius dalam pelaksanaan pemilu, sehingga mengharuskan dilakukannya PSU dengan penyesuaian terhadap pasangan calon yang maju," ungkap dia..
Menurutnya, suksesnya PSU Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga bersama seluruh elemen bangsa, termasuk ASN.
"Kami berharap PSU di Kota Palopo berjalan aman dan lancar, sehingga dapat melahirkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berkualitas. Siapa pun yang terpilih nantinya, itulah pilihan Tuhan untuk Kota Palopo," tuturnya menambahkan.
