Maros (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai mengatakan, pemotongan honor non-ASN bukan semata kebijakan daerah, melainkan konsekuensi dari surat edaran Kemendikdasmen Nomor 9 tahun 2025.
"Dalam aturan tersebut, pembiayaan honor guru Pendidikan dan tenaga kependidikan non-ASN dibatasi maksimal 20 persen dari anggaran satuan pendidikan negeri, serta 40 persen satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat," jelas Andi Wandi di Kabupaten Maros, Sabtu.
Dia mengatakan, ketentuan itu berlaku dalam penggunaan BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP kesetaraan reguler Tahun anggaran 2025.
Keluhan atas kebijakan itu diakui salah seorang honorer di salah satu SMP di Maros, Mia. Dia menceritakan beban yang harus ditanggung untuk membiayai 4 anaknya sebagai orang tua tunggal yang selama ini hanya menggantungkan harapan pada honor sekolah sekarang justru makin berkurang.
"Kalau biasanya masih dapat honor Rp1 juta per bulan sekarang sisa menerima Rp500 ribu per bulan," katanya.
Hal senada dikemukakan oleh salah seorang penjaga sekolah, ZN yang biasanya menerima honor Rp750 ribu per bulan, namun kini sisa Rp250 ribu per bulan.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap pengambil kebijakan di daerah ini, bukan sekadar menjalankan regulasi yang ada, tapi juga mempertimbangkan kehidupan para honorer yang bergerak di bidang pendidikan yang selama ini menjadi tulang punggung sekolah.
Apalagi saat ini, kata dia, harga kebutuhan rumah tangga khususnya sembako terus bergerak naik sementara pendapatan masyarakat cenderung berkurang.
"Karena itu, penerapan kebijakan pusat tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan melihat kondisi para honorer yang sudah menjadi garda terdepan untuk kemajuan pendidikan," ujarnya.
