Makassar (ANTARA) - Salah seorang Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo bernama Heriyanto yang menjadi teradu atas laporan dugaan pelecehan seksual oleh seorang perempuan inisial SH kasusnya disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kemarin teradu tidak sempat hadir, tidak ada informasi atau penyampaian dari yang bersangkutan kenapa tidak hadir, juga kuasa hukumnya. Walau tidak hadir, sidang tetap jalan," ujar Anggota KPU Sulsel Alamsyah saat dikonfirmasi di Makassar, Kamis.
Sidang pemeriksaan perkara nomor 184-PKE-DKPP/VIII/2025 tersebut digelar secara tertutup, sebab ini berkaitan dengan kasus asusila. Sidang berlangsung slama tujuh jam di mulai pukul 09.00 WITA-16.00 WITA oleh pihak DKPP beserta pihak terkait.
Sidang itu dengan agenda pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar dan dihadiri pihak terkait termasuk dari Polres Wajo.
Perkara yang diadukan oleh seorang perempuan berinisial SH bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Bawaslu Wajo, diduga mengalami dugaan pelecehan seksual teradu.
Koodinator Divisi Humas dan Datin KPU Sulsel ini mengemukakan, sebagai pihak terkait sudah memberikan keterangan sesuai dengan fakta di lapangan. Karena sebelumnya, tim Bawaslu Sulsel melaksanakan klarifikasi pendalaman atas kasus tersebut.
"Kita tunggu saja hasil putusan dari DKPP nanti. Perkaranya sudah disidangkan, dan dari pihak kami sudah memenuhi undangan sebagai pihak terkait menyampaikan keterangan," tuturnya menambahkan.
Selain mengadu ke DKPP, korban juga telah melaporkan dugaan pelecehan seksual itu ke pihak kepolisian di Polres Kabupaten Wajo berkaitan atas dugaan tindak pidana asusila.
Secara terpisah, Perwakilan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel Aflina Mustafainah turut merespons perkara dugaan pelecehan itu. Ia mendesak agar DKPP memutus perkara ini secara adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan demokrasi.
Perkara itu harus tetap diproses walaupun bersangkutan dikabarkan mundur dari jabatannya. Sebab, saat kejadian bersangkutan masih menjabat anggota Bawaslu Wajo dan jelas melanggar kode etik penyelenggara.
Perbuatan teradu, kata dia menegaskan, merupakan bentuk pelanggaran berat mencoreng nama penyelenggara serta pengkhianatan terhadap prinsip intergritas dan netralitas penyelenggara Pemilu. Tindakan pelecehan dialami korban adalah bentuk relasi kuasa.
"Tentu sanksi pemecatan sudah tidak bisa, karena (Heriyanto) sudah mundur. Sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada Teradu mesti dinyatakan tidak layak menjadi penyelenggara Pemilu di masa mendatang," jelasnya.
