Logo Header Antaranews Makassar

Anggaran PSDA Sulsel Hampir Rp1 Triliun

Senin, 3 Agustus 2009 12:24 WIB
Image Print

Makassar (ANTARA Sulsel) - Alokasi anggaran yang dikelola Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) termasuk untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi di Sulsel, hampir Rp1 triliun dari Rp8 triliun atau sekitar 10 persen lebih dari anggaran APBN 2009.

Jumlah anggaran tersebut dikemukakan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDM) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Gedung DPRD Sulsel di Makassar, Senin.

" Anggaran sektor PSDA termasuk irigasi secara nasional sekitar Rp8 triliun, Sulsel mendapatkan dana hampir Rp1 triliun," kata salah seorang peserta Ke-18 Lemhanas yang mempertanyakan alokasi anggaran tersebut.

Ketua DPRD Sulsel, Muh Roem dalam tanya jawab dengan peserta Lemhanas mengatakan, besarnya anggaran tersebut secara nasional dianggap belum mampu memberikan kontribusi terhadap ketertinggalan pembangunan di bidang irigasi.

" Pemerintah pusat maupun daerah belum memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor irigasi di Indonesia," katanya.

Menurut dia pembangunan sektor irigasi sebagai penopang utama sektor pertanian, khusus untuk Sulsel, baru tahun ini mendapat anggaran besar.

Karena itu, dia meminta kedepannya pemerintah pusat lebih fokus lagi memperhatikan pembangunan sektor irigasi, demi menopang ketahanan dan swasembada pangan nasional, khususnya di Sulsel.

Selain dana dari APBN, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam APBD Sulsel 2009 juga menggelontorkan dana Rp2,7 miliar untuk perbaikan dan pemeliharaan irigasi, ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp23,3 miliar.

Alokasi APBD pokok, meliputi pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD) wilayah Walanae (Kabupaten Wajo) dan proteksi Salu Tubu dan Salu Ampak (Luwu).

Realisasi DAK meliputi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Makkawa (Luwu) dengan anggaran Rp3,8 miliar, DI Selli Cappa Bulu (Bone) anggaran Rp4,5 miliar, DI Cilellang (Wajo) Rp2,1 miliar dan DI Bone-Bone (Luwu Utara) dengan anggaran Rp5,3 miliar.

(T.PSO-099/S016)