Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan kesempatan kepada bakal calon bupati untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPP.
"Bagi bakal calon yang berhalangan melakukan fit di Sekretariat DPW PPP, bisa juga langsung ke DPP karena biar bagaimana hasil akan dikirim ke DPP," ujar Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Muhammad Aras di Makassar, Minggu.
Diketahui, lebih dari 20 bakal calon bupati yang dinyatakan lolos penjaringan di PPP berhak mengikuti seleksi lanjutan yakni uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar di Sekretariat DPW PPP Sulsel.
Namun dalam proses itu, tidak semua bakal calon sempat menghadiri karena adanya halangan yang tidak memungkinkan untuk hadir pada kegiatan uji kelayakan tersebut.
Dia mencontohkan, bakal calon kepala daerah yang merupakan petahana Kabupaten Barru, Andi Idris Syukur tidak sempat mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan.
Informasi yang diperoleh, Idris Syukur tidak hadir karena sedang berada di Jakarta dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan pemerintahan. Hal itu pun diakui Ketua PPP Barru, Andi Wawo Mannojeng.
"Pak Idris Syukur menyampaikan kepada kami kalau dia belum sempat hadir karena berada di Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan. Selain itu, dia juga masih menunggu rekomendasi dari partai koalisinya," ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Andi Wawo Mannojeng, Idris Syukur diberikan kesempatan mengikuti tahapan di PPP dalam waktu dua atau tiga hari ke depan. Meskipun uji kepatutan itu digelar di DPP.
"Bagi bakal calon yang tidak sempat menghadiri uji kepatutan dan kelaikan dengan alasan tertentu, maka diberikan kesempatan untuk ikut di DPP. Itu bagi calon yang sedang berada di Jakarta," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PPP Bulukumba, Askar HL yang mengukuti uji kepatutan dan kelaikan mengapresiasi hadirnya figur eksternal mengejar rekomendasi di PPP. Artinya, kata dia, peluang antara kader dan figur eksternal itu sama.
"Ada mekanisme dan semua kandidat punya peluang yang sama untuk mendapatkan rekomendasi dari PPP. Kalau saya selain PPP, sudah ada Hanura dan PDIP sementara dalam proses," katanya.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib
Berbagai produk UMKM dikenalkan pada pameran pembangunan Soppeng
Rabu, 24 April 2024 16:42 Wib
Pj Gubernur Sulsel serahkan penghargaan kepada Lantamal VI Makassar
Rabu, 24 April 2024 15:09 Wib
Pj Gubernur Sulsel resmikan sejumlah proyek di Hari Jadi Soppeng
Rabu, 24 April 2024 15:08 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel lantik lima PPNS
Rabu, 24 April 2024 14:38 Wib
UNIDO dampingi 1.500 petani rumput laut Sulsel dalam program GQSP
Rabu, 24 April 2024 9:29 Wib