Pakar : calon harusnya cari pasangan se-visi

Kamis, 1 Februari 2018 17:39 WIB

Ketua Departemen Komunikasi Unhas M Iqbal Sultan (istimewa)

Sama dulu orang nikah dijodohkan, kenapa bisa awet, jarang cerai?, karena kalau mereka bertengkar, ada orangtua yang menjadi perekat. Tapi beda dengan situasi pilkada ini, kalau kepala dan wakil bertengkar, partai politik malah ambil orangnya masing-

Makassar (Antaranews Sulsel)- Ketua Departemen Komunikasi Unhas, Dr M Iqbal Sultan MSi mengatakan, calon pejabat yang ingin maju dan bertarung di pemilihan kepala daerah sebaiknya tidak dipasangkan secara paksa namun harus mencari figur yang memang memiliki kesamaan visi dan misi demi tujuan bersama ke depan.

M Iqbal Sultan dalam diskusi IKA Fisip Unhas di Makassar, Kamis, mengatakan jika calon itu diberikan kebebasan mencari pasangannya sendiri maka lebih gampang menemukan yang visi dan misinya sama termasuk dalama hal kesamaan dan pemahaman.

"Pada konteks pemahaman, setiap kita tidak ada orang yang sama persis, tapi tidak mau paham. Itu yang kurang di aktor politik kita," katanya.

Ia menjelaskan, ada penelitian yang mengambil sampel tiga daerah yaitu Jeneponto, Makassar, dan Pare-pare. Si peneliti, kata dia, melihat ada ketidakakuran para pemimpin setelah masa pilkada berakhir.

Dari fenomena ini, lanjut dia, yang menjadi catatannya yaitu tergerusnya etika dan kurangnya refleksifitas diri para pemimpin.

Kemudian muncul pertanyaan apakah komunikasi menjadi pusat masalah, terkait hal itu, dirinya menjelaskan jika komunikasi bukanlah panasea atau obat yang bisa menyembuhkan segala macam masalah.

Namun hal itu, menurut dia, seharusnya ada faktor lain yang bisa dilihat dari konflik pimpinan ini. Namun faktanya, kata Iqbal, para pasangan ketika maju di pilkada justru hampir semua pasangan tidak memasangkan dirinya namun dipaksa berpasangan oleh partai politik

Padahal, menurut dia, tiap partai pengusung itu beda visi misi. Konteks lain juga yakni komunikasi itu mengurangi ketidakpastian. Fenomenanya karena mereka dipasangkan secara paksa, apalagi pasangan berlatar belakang budaya yang berbeda, mereka tidak diberi kesempatan mengenal satu sama lain.

"Sama dulu orang nikah dijodohkan, kenapa bisa awet, jarang cerai?, karena kalau mereka bertengkar, ada orangtua yang menjadi perekat. Tapi beda dengan situasi pilkada ini, kalau kepala dan wakil bertengkar, partai politik malah ambil orangnya masing-masing. Parpol tidak merekatkan," tegasnya.

Ia menambahkan, ada persoalan pada bagaimana menempatkan diri, toleransi yang harus dipahami oleh yang lainnya tanpa harus ditegur. "Kita tidak pernah baca konteks interaksi, ada konteks yang kita lupa," jelasnya.

melihat kondisi itu, Iqbal menyebut lima poin yang baik dijalankan para pasangan calon Kepala daerah. Pertama, dialog dilakukan secara sadar untuk melakukan perbaikan. Kedua, menghargai keanekaragaman.

Ketiga, memberikan kewenangan kepada orang lain. Keempat, mendorong individu untuk menahan diri sendiri dengan tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Kelima, menilai integritas dan juga apa yang dikatakan dan dilakukan itu berjalan konsisten.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.