Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Drs.H.Ismail Zainuddin, berjanji mengalokasikan anggaran pendidikan tetap mencapai angka 20 persen dari porsi batang tubuh Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.
"Porsi APBD Tahun Anggaran 2014 akan tetap mengedepankan kegiatan pembangunan skala prioritas termasuk pemberian anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen. Hal ini mengacu pada aturan yang telah mengharuskan agar porsi dana investasi di sektor pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang," kata Drs.H.Ismail Zainuddin di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, pemberian anggaran pendidikan sebesar itu juga erat kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Apalagi kata dia, pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar dari tahun ke tahun akan terus dipacu dari kondisi IPM tahun sebelumnya.
Selein sektor pendidikan kata Ismail yang juga Ketua Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Sulbar, menyampaikan, program utama lainnya seperti sektor kesehatan, pertanian, perkebunan dan perikanan juga akan mendapat porsi yang layak.
"Intinya, alokasi anggaran yang kita proyeksikan dengan kisaran angka Rp1 triliun lebih muaranyahnya untuk kegiatan pro rakyat," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mulyadi Bintaha menyampaikan, proyeksi anggaran yang dipersiapkan tidak akan dipolitisir untuk kepentingan politik pada Pemilu 2014.
Dia mengatakan, anggaran pendidikan yang diproyeksikan sekitar Rp42 miliar tersebut akan digunakan untuk peningkatan pendidikan Sulbar dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan tidak akan digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
"Anggaran pendidikan akan digunakan dengan baik bukan untuk kepentingan tertentu jelang Pemilu 2014, jadi tidak usah diklaim anggaran pendidikan oleh kepentingan politik tertentu, karena murni untuk kemajuan pendidikan Sulbar," katanya.
Mulyadi menyampaikan, anggaran pendidikan di Sulbar pada 2014 meningkat dibandingkan pada 2013 sebesar Rp32 miliar.
Ada beberapa hal yang masih skala prioritas kata dia, diantaranya akan digunakan untuk kepentingan administrasi dan registrasi perkantoran instansi pendidikan kemudian untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Selain itu akan digunakan untuk pendidikan wajib belajar sembilan tahun, dan pendidikan menengah, serta pendidikan informal dan nonformal serta peningkatan mutu tenaga pendidikan dan kependidikan. Agus Setiawan
Berita Terkait
BPBD: Material longsor menutupi ruas jalan pada 70 titik di Mamasa
Jumat, 3 Mei 2024 22:34 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib
Kapolda menjamin keamanan lingkungan pendidikan di Sulbar
Kamis, 2 Mei 2024 18:21 Wib
Polewali Mandar Sulbar kembangkan literasi berbasis inklusi sosial
Rabu, 1 Mei 2024 20:04 Wib