Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, menyampaikan siap membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkait penyelesaian aset peralihan yang masih bermasalah.
Hal ini dikemukakan Komisi I DPRD Sulbar, Zainal Abidin usai melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat (Jabar) di Mamuju, Senin.
Menurut dia, untuk penyelesaian masalah aset daerah yang berpindah status kepemilikan dari daerah induk ke daerah pemekaran, maka sebaiknya daerah pemekaran yang proaktif berkomunikasi dengan daerah induk.
"Hal ini seperti yang terjadi di Jawa Barat dan provinsi hasil pemekarannya yaitu Banten," katanya.
Ia mengatakan, sejatinya Pemprov Sulbar dan DPRD harus aktif berkoordinasi untuk menelusuri keberadaan aset dan administrasi aset yang telah berubah status. Karena kondisi aset bermasalah juga menyebabkan daerah hanya mampu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Zainal Abidin menyampaikan, persoalan aset inilah yang menyebabkan Pemprov Sulbar sulit meraih opini WTP dari BPK. Bahkan, selama tujuh tahun berturut-turut masalah aset yang menjadi momok sehingga opini WDP dari BPK tidak kunjung berubah.
"Karena inilah kami ingin belajar dan sharing dengan DPRD Jawa Barat karena Jawa Barat juga punya daerah pemekaran yaitu Provinsi Banten. Kami ingin diberi masukan bagaimana cara menelusuri keberadaan aset sehingga secara administrasi maupun fisiknya bisa terdata dan bisa dipertanggungjawabkan keberadaraannya. Secara umum, kami ingin belajar tentang pengelolaan keuangan," kata politisi PKS ini.
Ia menyebutkan, penelusuran keberadaan aset tidak ada jalan lain selain aktif berkomunikasi atau berkoordinasi dengan provinsi induk.
Kalangan eksekutif yang mendampingi Komisi I DPRD Sulbar berkunjung ke Bandung adalah Sekretaris DPRD Sulbar Muzakkir Kulasse, Sekretaris Korpri Kaharuddin, perwakilan inspektorat, dan perwakilan biro hukum.
Secara umum, kunjungan Komisi I DPRD Sulbar ke DPRD Jabar ini dalam rangka pembahasan LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Sulbar tahun anggaran 2013. FC Kuen
Berita Terkait
BPBD: Material longsor menutupi ruas jalan pada 70 titik di Mamasa
Jumat, 3 Mei 2024 22:34 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib
Kapolda menjamin keamanan lingkungan pendidikan di Sulbar
Kamis, 2 Mei 2024 18:21 Wib
Polewali Mandar Sulbar kembangkan literasi berbasis inklusi sosial
Rabu, 1 Mei 2024 20:04 Wib