Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintahan baru Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta komitmennya untuk memberantas praktek korupsi di daerah yang dianggap sebagai sumber kemiskinan di masyarakat.
"Praktek korupsi telah membawa bangsa ini ke jurang kemiskinan, karena anggaran untuk pembangunan dan masyarakat hanya dinikmati segelintir orang," kata Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah baru Presiden Jokowi diharapkan berkomitmen memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum agar bangsa ini dapat dibangun untuk kepentingan masyarakat bukan hanya dinikmati segelintir orang pelaku korupsi.
"Korupsi merupakan malapateka yang harus terus menerus diberantas, semoga pemerintahan Jokowi mampu berbuat untuk itu dan melaksanakan penegakkan hukum untuk keadilan dan kebenaran bagi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi juga diharapkan bersih ke depan, pemerintahan Jokowi diharapkan tidak diisi mafia hukum, orang bermasalah hukum, yang dapat mencederai penegakan hukum di negara ini.
"Pemerintahan Jokowi harus bersih dari masalah hukum, jangan biarkan orang yang merusak tatanan hukum di negara ini mengisi pemerintahan, karena akan menjadi penghambat pembangunan," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintahan Jokowi menempatkan aparat hukum yang memiliki integritas dan berkomitmen dalam menegakkan hukum, bukan mempermainkan hukum, agar bangsa ini dapat terus menerus membangun dirinya untuk kemajuan. E Sujatmiko
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
KPK menyiapkan lima program pencegahan korupsi di daerah
Selasa, 30 April 2024 0:47 Wib
Pj Gubernur Sulbar ajak Lapas berbudaya anti korupsi
Senin, 29 April 2024 18:46 Wib
Mencermati janji polisi menuntaskan kasus Firli Bahuri
Minggu, 28 April 2024 13:18 Wib
Tekad Kejaksaan Agung tuntaskan kasus megakorupsi PT Timah
Minggu, 28 April 2024 11:21 Wib
KPK menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Amarta Karya
Sabtu, 27 April 2024 10:19 Wib
MA terima kasasi KPK anulir vonis bebas Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Kamis, 25 April 2024 14:55 Wib