Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abdul Rahim meminta agar pinjaman untuk pembangunan rumah sakit tipe B melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementrian Keuangan tidak dipolitisir.
"Jangan dipolitisir perbedaan pendapat di DPRD Sulbar menyangkut pro kontra pinjaman PIP untuk pembangunan rumah sakit tipe B oleh pemerintah di Sulbar," kata Abdul Rahim yang juga ketua Panitia Khusus Pinjaman PIP, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan pro kontra di DPRD Sulbar murni karena sebagian fraksi di DPRD Sulbar menilai bahwa pinjaman PIP akan membebani APBD Sulbar karena pemerintah di Sulbar akan berutang karena pinjaman itu.
Sementara, kata dia, fraksi lainnya justru menganggap tidak akan membebani dan akan membawa kemajuan pelayanan kesehatan di Sulbar.
"Perbedaan ini hanya masalah hitungan dan efektfitas anggaran saja, karena sebagian fraksi di DPRD Sulbar menilai pinjaman akan membebani APBD sementara APBD Sulbar juga akan cukup membangun rumah sakit tipe B, dan fraksi lainnya menilai tidak ada masalah dengan pinjaman itu," katanya.
Oleh karena itu ia berharap agar perbedaan pendapat di DPRD Sulbar jangan dibuat berbagai pihak sebagai sesuatu yang perbedaan politik karena itu murni hanya perbedaan pendapat saja.
Sebelumnya pemerintah di Sulbar akan meminjam di PIP untuk membangun rumah sakit Sulbar tipe B sebesar Rp239 miliar.
Menurut Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Sulbar butuh peningkatan pelayanan kesehatan karena kondisi pelayanan kesehatan di Sulbar memprihatinkan selama ini, banyak warga tidak bisa terselamatkan karena tidak memadainya pelayanan rumah sakit, sehingga RSUD yang akan lebih memadai dan menjadi rumah sakit rujukan di Sulbar dibangun melalui bantuan PIP, katanya.
"Pembangunan RSUD tersebut telah melalui kajian analilis dan pertimbangan serta pemerintah yakin akan mampu menyelesaikan pinjaman pembangunan RSUD tersebut, yang membutuhkan jangka waktu tujuh tahun dengan bunga 9,75 persen per tahun untuk melunasi pinjaman tersebut kemudian," ujarnya.
Namun karena sebagian anggota DPRD Sulbar menolak pembangunan RSUD Sulbar melalui pinjaman PIP sehingga belum dapat melakukan pinjaman PIP tersebut.
Berita Terkait
Dekranasda Sulbar kembangkan usaha kerajinan tangan
Minggu, 5 Mei 2024 23:37 Wib
BPKPD Sulbar optimis capai target PAD Rp513,3 miliar pada 2024
Minggu, 5 Mei 2024 11:29 Wib
Kemenag Sulbar kampanye wajib halal UMKM di Mamuju
Minggu, 5 Mei 2024 1:24 Wib
BPBD: Material longsor menutupi ruas jalan pada 70 titik di Mamasa
Jumat, 3 Mei 2024 22:34 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib