Makassar (ANTARA Sulsel) - Penjabat Bupati Barru AM Yamin optimistis proses pembayaran pembebasan lahan yang digunakan untuk Kereta Api Trans-Sulawesi tahap II sepanjang 40 kilometer dapat dimulai pada awal bulan November 2015.
"Kami sudah membentuk tim di tiga kecamatan yang terdiri atas pihak Perkeretaapian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk camat dan lurah, semua sudah dikasih peta lahan yang akan dilewati," kata Bupati Barru AM Yamin yang ditemui di Makassar, Jumat.
Pada pekan depan, ujarnya, akan dilakukan kunjungan trase dan inventarisasi pemilik lahan.
"Konsultan kemudian akan melakukan taksasi. Setelah itu akan dilakukan uji publik. Pada tahapan ini semua nama-nama pemilik lahan akan ditempelkan di Kantor Camat," terangnya.
Terakhir, pihak BPN akan kembali melakukan verifikasi sebelum lahan tersebut siap dibayarkan.
"Kami berharap awal November ini proses pembayaran untuk tahap ke II bisa dimulai," ujarnya.
Sementara terkait pembebasan lahan KA tahap I sepanjang 30 kilometer, progresnya sudah mencapai 90 persen.
"Dari total lebih dari 800 pemilik lahan, 50 di antaranya ada masalah administrasi, dan sekitar 15 ada masalah nonadministrasi," ujarnya.
Pihaknya juga terus mendorong pembebasan lahan prioritas sepanjang 16 kilometer yang akan menjadi lokasi pembantalan awal.
"Sementara ini masih ada titik-titik yang belum dibebaskan," imbuhnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Perkeretaapian Trans-Sulawesi Henry Hidayat mengatakan pihaknya telah mengirimkan Dokumen Perencanaan Proyek tersebut yang memuat rencana pembebasan lahan Tahap II kepada Gubernur Sulsel pada Selasa (6/10).
"Berdasarkan undang-undang paling lambat sepuluh hari setelah Dokumen Perencanaan dikirimkan, gubernur sudah membentuk tim, kemudian tahap selanjutnya adalah menetapkan SP2L (Surat Permohonan Penetapan Lahan)," paparnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang mendorong agar proses pembebasan lahan Kereta Api Trans-Sulawesi Tahap II dapat segera dilaksanakan.
"Saya berharap selain yang 30 km (pembebasan lahan tahap I) yang kini sedang berjalan, tahap selanjutnya juga dapat segera jalan, karena sangat rugi jika anggaran yang sudah diberikan untuk itu tidak terserap," kata wakil gubernur seusai memantau langsung dan memimpin rapat terkait kemajuan pengerjaan proyek ini di Kabupaten Barru dan Kota Pare-pare, Rabu (23/9).
Dia mengatakan bahwa terdapat anggaran APBN sebesar Rp200 miliar untuk pembebasan lahan Kereta Api Tahap II yang harus segera diserap hingga Desember nanti, untuk itu proses pembebasan lahan tersebut harus segera dimulai.
Berita Terkait
AHY-DPR komunikasikan 2.086 Ha lahan IKN bermasalah
Sabtu, 27 April 2024 21:37 Wib
Menko Polhukam ungkap mayoritas pengaduan masyarakat soal sengketa lahan
Kamis, 18 April 2024 13:34 Wib
Pj Gubernur Sulsel dan Komisi V DPR RI memastikan kesiapan lahan stadion
Sabtu, 6 April 2024 1:21 Wib
Dinas TPHP Gowa perketat penerapan aturan perlindungan lahan pertanian
Rabu, 27 Maret 2024 2:02 Wib
Lahan sawah seluas 118 ribu hektare di Kabupaten Bone siap panen padi
Minggu, 17 Maret 2024 2:01 Wib
Pemkab Bone bekerja sama dengan TNI cetak 2.070 ha lahan sawah gogo
Sabtu, 16 Maret 2024 1:48 Wib
Pj Gubernur Sulsel, wali kota dan bupati tinjau lahan stadion di Makassar
Selasa, 12 Maret 2024 14:02 Wib
AHY: Persoalan lahan di IKN harus dituntaskan
Kamis, 7 Maret 2024 13:16 Wib