Makassar, 5/2 (Antara) - Pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) dinilai banyak kalangan tidak profesional karena seringnya dilakukan pemadaman listrik selama beberapa pekan terakhir ini.
"Sangat tidak profesional ini pimpinannya kalau alasannya masalah teknis defisit daya yang terus menjadi alasan pemadaman," ujar anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar Iqbal Djalil di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan, pemadaman listrik yang dilakukan hampir setiap hari itu menuai banyak keluhan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bahkan karena seringnya pemadaman dijadikan juga bahan lelucon oleh masyarakat.
Keluhan pelanggan baik warga rumah tangga maupun pelaku usaha atau industri dilakukan dalam banyak hal, baik melalui sosial media dengan membuat meme, status maupun melalui pesan berantai.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar itu mengaku jika PLN dalam pemadaman ini tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan menjelaskan apa yang menjadi masalahnya, sehingga masyarakat mengeluh.
"Pemadaman itu sangat merugikan masyarakat dan pengusaha, apalagi PLN tidak melakukan sosialisasi," tegasnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, La Tunreng mengaku, pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini menimbulkan pertanyaan besar untuk PLN.
"Seharusnya, PLN harus memiliki persiapan yang baik untuk mengantisipasi itu. Saya menganggap itu adalah kecerobohan yang sangat besar dan fatal, ketika terjadi pemadaman di atas 2 jam," jelasnya.
Latunreng mengaku jika pemadaman di atas dari dua jam sehari itu sangat berbahaya karena banyak mempengaruhi proses produksi. Karenanya, dirinya meminta agar hal ini tidak perlu terulang lagi pada bulan berikutnya.
"Saya kira ini sangat berbahaya dan tidak boleh terulang karena itu akan mengganggu produksi kami dan merugikan pengusaha. Jika pengusaha rugi, berdampak pada karyawan juga," tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta transparansi dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sulselrabar terkait penggunaan daya listrik.
"Kami meminta transparansi PLN mengenai penggunaan daya serta kapasitas daya yang dimiliki PLN hingga ada kebijakan pemadaman seperti ini," ujarnya.
Dia mengatakan, pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT PLN Wilayah Sulselrabar itu membuat masyarakat kecewa karena dampak yang ditimbulkan dari pemadaman sangat banyak.
Bukan cuma itu, Ramdhan menegaskan jika harus ada keterbukaan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat mengenai penggunaan daya yang hanya setengah dari jumlah kapasitas yang ada saat ini.
"Harus ada keterbukaan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat. Jangan ada monopoli dalam pelayanan listrik. Apalagi ini kebutuhan warga," tegasnya.
Menurutnya, pemadaman ini harus dijelaskan jika memang alasan daya karena sebelumnya PLN telah mmengaku jika memiliki beban daya sebesar 1.970 megawatt. Sementara daya yang tersalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 700 megawatt.
"Jika alasan itu yang dialami PLN, maka Makassar atau Sulsel sangat membutuhkan investor dalam kelistrikan. Banyak investor dibidang listrik ini mau menanam investasinya," sebutnya.
Berita Terkait
Sarpras Kepresidenan apresiasi PLN pasok listrik tanpa kedip di Sulbar
Jumat, 26 April 2024 14:14 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Presiden Jokowi menjanjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
Selasa, 23 April 2024 17:26 Wib
Presiden Jokowi fasilitasi mobil listrik untuk praktik SMK terdampak gempa di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 11:05 Wib
PLN: Penggunaan kendaraan listrik mengurangi emisi karbon 56 persen
Rabu, 17 April 2024 4:16 Wib
PLN Sulselrabar pastikan daya listrik cukup saat beban puncak pada Lebaran
Selasa, 9 April 2024 17:30 Wib
PLN memberi hadiah utama mobil listrik pada Gelegar PLN Mobile 2023
Kamis, 4 April 2024 2:13 Wib
DPR RI mengapresiasi PLN jaga pasokan listrik Ramadhan di Sulselrabar
Rabu, 20 Maret 2024 20:14 Wib