Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjadi pembicara pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) di Gedung DPR RI dengan topik diskusi yakni Reklamasi Ekonomis versus Ekologis.
Wali Kota bersama Hidayat Nur Wahid dan Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir, Senin, menjelaskan bahwa Undang-undang pesisir Indonesia lahir dari reklamasi Pantai Losari Makassar.
"Undang-undang pesisir Indonesia yang lahir ini berkat reklamasi Pantai Losari Makassar. Persoalan reklamasi tidaklah salah, tetapi justru korupsi dalam reklamasi itulah yang sangat berbahaya," ujarnya dalam surat elektroniknya.
Danny Pomanto -- sapaan akrab wali kota mengatakan, salah satu alasan melakukan reklamasi pantai adalah dengan berpijak pada teori "Sea Level Rise" pada 2011, di mana kenaikan air laut akan mengakibatkan banyak kota terendam.
Maka salah satu konsep pencegahannya, kata Danny, yakni dengan melakukan reklamasi dengan membuat dinding laut (sea wall) berbentuk folder dengan perhitungan yang harus cukup akurat.
"Perbedaan mendasar tentang reklamasi di negara Singapura dengan Indonesia, yakni di Singapura reklamasi dilakukan oleh negara atau pemerintah dan diserahkan ke pihak swasta," tuturnya.
Danny menjelaskan jika hal ini juga dilakukan oleh Pemkot Makassar saat melakukan reklamasi di Pantai Losari sepanjang 900 meter. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaitan reklamasi di Makassar melebihi standar nasional, 50 persen RTH.
Namun kenyataan yang terjadi di Jakarta, konsep reklamasi sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta dan fishing ground serta sea wall yang akan dikerjakan aksesnya sangat tertutup. Akhirnya, kata Danny tidak bermanfaat bagi publik serta RTH-nya hanya sekitar 20 persen.
"Seharusnya, konsep reklamasi Jakarta membuat suatu pulau nelayan yang terakomodir dengan baik dengan pemanfaatan coral breeding dan pemberdayaan ikan karang yang dapat meningkatkan konservasi alam laut. Sehingga dapat menjadikan konsep ekologis dan ekonomis serta dampak sosialnya bermanfaat bagi masyarakat," terangnya.
Wali kota yang juga mantan konsultan tata ruang ini pun mengungkapkan jika reklamasi adalah hal yang berbahaya, maka tidak akan ada reklamasi di negara besar seperti Arab Saudi, Jepang, dan Singapura.
Padahal hal itu justru akan mencegah terjadinya kenaikan air laut yang sudah pasti mengancam jiwa masyarakat di kemudian hari jika tidak dilakukan reklamasi.
Senada dengan hal itu, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa reklamasi sudah merupakan hal yang mendunia. Ia juga kata mantan politisi PKS ini membawa manfaat bagi kehidupan.
"Namun apabila ditemukan reklamasi lebih memberikan dampak negatif kepada masyarakat maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Wakil rakyat harusnya memberikan penegasan terhadap hal ini dalam rangka membangun reklamasi untuk publik demi kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan oknum semata," paparnya.
Ketum PB HMI melihat contoh reklamasi yang baik adalah di Makassar dan Bali. Konsep reklamasi Makassar dan Bali memperhatikan dampak ekologis yang positif dan ekonomis yang mampu meningkatkan keberlangsungan hidup manusia dalam kurun beberapa tahun mendatang.
"Jakarta khususnya harus mengambil sampel dari ke dua kota tersebut," sebutnya.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulsel menerima para kepala daerah pada "open house" kedua
Kamis, 11 April 2024 17:48 Wib
Pj Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar tinjau GPM di sejumlah lokasi
Minggu, 17 Maret 2024 16:31 Wib
Sejumlah kepala daerah di Sulsel bersyukur sambut Penghargaan Adipura 2023
Selasa, 5 Maret 2024 20:07 Wib
KPK memperpanjang masa penahanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana
Rabu, 12 Juli 2023 12:22 Wib
17 armada Kapal Perang Asing berlabuh di Laut Makassar meriahkan MNEK 2023
Senin, 5 Juni 2023 20:59 Wib
KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana tersangka dugaan korupsi
Minggu, 16 April 2023 5:14 Wib
Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring OTT KPK
Sabtu, 15 April 2023 10:14 Wib
Donald Trump tiba di New York untuk hadiri sidang dakwaan atas dirinya
Selasa, 4 April 2023 14:47 Wib