Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI kekurangan lebih dari 69.000 personil untuk mendukung kinerja yang optimal dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang.
"Sebenarnya ideal minimal yang dibutuhkan 74.000, yang ada sekarang 4.673, artinya jauh dari ideal," kata Kepala BNN RI Komjen Polisi Budi Waseso yang ditemui usai menghadiri kegiatan Arahan Kepala BNN RI Kepada Unsur Pemda, TNI, Polri, Instansi Vertikal dan Satuan Tugas Anti Narkoba di Makassar, Senin.
Ini berarti BNN membutuhkan tambahan personil hingga 69,3 ribu atau 15 kali lipat dari jumlah personil saat ini.
"Ini jauh dari ideal sehingga kita tidak bisa menangani secara maksimal," tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel) Agus Arifin Nu`mang yang membacakan sambutan Gubernur Sulsel mengatakan persoalan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan sehingga
seluruh stakeholder harus melakukan agenda strategis untuk memberantas narkoba.
Pemprov Sulsel sendiri telah.melakukan berbagai upaya untuk itu, diantaranya membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan Biro Bina Napza dan HIV/AIDS.
"Kami juga membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam bentuk MoU," kata Agus.
Pihaknya juga bekerja sama dengan BNN untuk membangun kantor BNN dan UPT Baddoka yang merehabilitasi pengguna narkoba.
"Kami juga terus melakukan upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba," pungkas wagub.
Dalam kesempatan tersebut BNN Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Sulsel mengenai pemeriksaan rutin dan pemberian materi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada peserta diklat.
Perjanjian kerja sama juga ditandatangani dengan lembaga penyiaran RRI terkait optimalisasi pemanfaatan program RRI dalam mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di Sulsel.
Berita Terkait
Partai Gerindra siapkan kader untuk bertarung di pilkada Jakarta
Kamis, 18 April 2024 15:35 Wib
Menhub : Menteri PANRB setuju ASN WFH dua hari pasca cuti Lebaran 1445 H
Sabtu, 13 April 2024 16:46 Wib
Menhub bakal menindak tegas maskapai bila tak menaati tarif batas atas
Rabu, 3 April 2024 1:34 Wib
Pj Gubernur antusias perkembangan budi daya pisang cavendish di Sulsel
Selasa, 12 Maret 2024 20:47 Wib
Menteri PANRB meresmikan 16 Mal Pelayanan Publik di Jakarta
Kamis, 7 Maret 2024 14:55 Wib
Menhub berharap keberadaan Makassar New Port dongkrak perekonomian
Kamis, 22 Februari 2024 13:55 Wib
Kemenhub: Tingkat keterisian penumpang Kereta Api Makassar-Parepare 75 persen
Kamis, 22 Februari 2024 10:59 Wib
Menhub cek Makassar New Port jelang diresmikan Presiden Jokowi pada Kamis
Rabu, 21 Februari 2024 20:44 Wib