Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan Muhammad Tamzil mengatakan pembayaran gaji bagi lebih dari 1.000 pegawai negeri sipil yang dialihkan kewenangannya ke Pemprov Sulsel harus menunggu surat keputusan Badan Kepegawaian Negara.
"Kalau SK sudah terbit, akan dibayarkan," kata Muhammad Tamzil di Makassar, Kamis.
Dari sekitar 17.000 PNS kabupaten/kota yang dialihkan menjadi pegawai pemprov, kata Tamzil, masih ada lebih dari 1.000 PNS yang SK-nya belum terbit. Mereka terancam tidak menerima gaji jika tidak memiliki SK tersebut.
Surat keputusan dari BKN tersebut, lanjut dia, baru bisa diterbitkan setelah data para PNS di-"input" oleh Badan Kepegawaian Daerah di tingkat kabupaten/kota.
"Ini yang kami minta agar dapat diselesaikan secepatnya oleh pemerintah kabupaten/kota," ucapnya.
Dari segi penganggaran sendiri, kata dia, pihak Pemprov Sulsel telah siap untuk melakukan pembayaran gaji tersebut.
"Anggarannya ada, kami tinggal tunggu SK. Kami mengimbau pemerintah kabupaten/kota tetap membayarkan gaji mereka sampai SK terbit," katanya.
Pada tahun 2017, Pemprov Sulsel memperoleh pelimpahan pegawai baru sebanyak 17.665 orang yang terdiri atas pengawas tenaga kerja 64 orang, guru SMA dan SMK 16.384 orang, penyuluh dan polisi kehutanan 990 orang, dan 180 orang pengelola terminal tipe A dan B.
Pelimpahan pegawai itu merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemprov.
Berita Terkait
Warga Bulukumba Sulsel modifikasi mobil BBM ke gas elpiji
Minggu, 28 April 2024 6:10 Wib
PHRI minta Pemprov Sulsel fasilitasi sertifikasi halal untuk restoran
Sabtu, 27 April 2024 23:54 Wib
Bawaslu Sulsel berharap KPU profesional dalam perekrutan PPK dan PPS
Sabtu, 27 April 2024 23:51 Wib
Kadis KP: Manfaatkan informasi BMKG tingkatkan produksi perikanan
Sabtu, 27 April 2024 21:34 Wib
Pj Gubernur dorong PHRI manfaatkan IKN untuk kemajuan ekonomi Sulsel
Sabtu, 27 April 2024 21:22 Wib
AHY: Program BPN solusi ungkap kejahatan mafia tanah
Sabtu, 27 April 2024 21:15 Wib
Menteri ATR/BPN menyerahkan 50 sertipikat hasil PTSL di Gowa
Sabtu, 27 April 2024 20:15 Wib
AHY mengajak rakyat melawan mafia tanah dengan miliki sertifikat
Sabtu, 27 April 2024 19:56 Wib