Mamuju (Antara Sulbar) - Calon Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) mengajak masyarakat agar menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur, 15 Februari 2017.
"Kami menyayangkan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Publik dibuat bingung akibat kesimpangsiuran hasil Pilkada Sulawesi Barat," kata Suhardi Duka dalam keterangan pers di kediaman pribadinya di Jalan Husni Thamrin Mamuju, Kamis.
Menurut SDK, siapapun yang terpilih pada pilkada itu, haruslah didasarkan pada hasil valid dan rill dari perhitungan yang sah dari Komisi pemilihan Umum (KPU), bukan berdasarkan perhituangan cepat yang dirilis lembaga pesanan pasangan calon tertentu.
"Kami dari pasangan calon nomor urut satu, sangat menyanyangi daerah ini. Saya tahu masyarakat Sulawesi Barat saat ini resah akibat pemberitaan yang cukup simpangsiur. Kami tetap kawal mulai tahap pencoblosan kemarin hingga perhitungan KPU nanti," ujar SDK.
Ia menyatakan pihaknya tidak menerima perhitungan apabila dilakukan hanya di 200 TPS, sementara ada 2.756 TPS di Sulbar karena kalau hanya berpedoman pada sampel itu tidak mencerminkan Pilkada Sulbar.
"Walaupun saya tahu bahwa ada metode perhitungan cepat, kalau itu nertral. Tapi kalau tidak netral dihitung oleh pihak tertentu, maka itu tidak mencerminkan hasil Pilkada 2017," ujar SDK.
Sebanyak 200 sampel TPS yang disinggung SDK itu merujuk pada hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis lembaga survei Polmark, yang digunakan pasangan Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni (ABM-Enny).
Hasil survei tersebut menempatkan pasangan calon nomor urut 3 ABM-Enny unggul 39,46 persen, mengalahkan pasangan nomor urut 2 Suhardi Duka-Kalma Katta (SDK-Kalma) yang meraih 35,33 persen dan pasangan nomor urut 1 Salim Mengga-Hasan 25,21 Persen.
Berdasarkan survei Polmark juga diketahui partisipasi pemilih sebesar 76,99 persen, sementara `margin of error` 1 persen.
"Kami ingin sampaikan bahwa kami juga punya data melalui saksi di seluruh TPS. Kami memiliki C1, tentunya paslon lain tentunya memiliki hal yang sama, begitu juga KPU dan Bawaslu juga. Jadi, menurut saya, kita tunggu perhitungan di KPU," ujar SDK.
"Kita kawal masing-masing sehingga hasilnya bisa jujur dan melahirkan pemimpin di Sulbar. Janganlah kita mendengarkan informasi yang bisa mengakibatkan masyarakat kita terbelah, bisa menghadap-hadapkan antara masyarakat satu dengan yang lainnya," ujarnya lagi.
Menurut dia, hasil quick count hanya akan kredibel jika lembaga yang melakukannya bisa berdiri di garis independen, bukan pesanan pasangan calon tertentu.
"Kalau konsultan paslon tertentu yang menggunakan, saya kira akan sangat subjektif atau tidak objektif. Olehnya itu hasil quick count itu kami tidak terima," tegas SDK.
Berita Terkait
Kemenkuham Sulbar fasilitasi harmonisasi empat Ranperbup Majene
Sabtu, 27 April 2024 0:19 Wib
Pemprov Sulbar ajak pemerintah daerah melakukan terobosan tingkatkan PAD
Jumat, 26 April 2024 18:40 Wib
Pemprov Sulbar lelang 44 kendaraan dinas untuk hasilkan PAD
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib
Pemprov Sulbar permudah petani sawit dapat benih unggul
Jumat, 26 April 2024 14:44 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha lebah madu
Jumat, 26 April 2024 14:25 Wib
Sarpras Kepresidenan apresiasi PLN pasok listrik tanpa kedip di Sulbar
Jumat, 26 April 2024 14:14 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib