Manado (Antara Sulsel) - Penjaga pantai (coast guard) dari 22 negara direncanakan mengikuti "Maritime Security Desktop Exercise" (MSDE) 2017 di Manado pada 8-11 Mei mendatang.
"MSDE merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bakamla RI dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh Australian Border Force atau ABF," kata Kepala Kamla Zona Maritim Tengah Brigjen Bastomi Sanaf di Manado, Sabtu.
Kegiatan ini, kata perwira tinggi itu, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum laut internasional.
Beberapa negara peserta MSDE 2017 di antaranya Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, India, Jepang, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.
"Penyelenggaraan MSDE yang kedelapan kalinya ini akan mengedepankan pembahasan mengenai penyebaran narkoba melalui jalur laut," katanya menjelaskan.
Penyebaran narkoba melalui jalur laut, kata dia, modus operandi yang dilakukan semakin berkembang dan halus sehingga perdagangannya kasat mata.
"Dalam rangka penyelenggaraan MSDE 2017 inilah Bakamla RI dan ABF memformulasikan kiat-kiat pencegahan dan penanggulangan tindak perdagangan narkoba di laut," katanya.
Tidak hanya kegiatan "table top discussion", kegiatan latihan basah di perairan Bitung juga akan dilakukan sebagai bentuk penerapan skenario yang dibahas dalam diskusi.
Wakil Gubernur Steven Kandouw menyambut baik kegiatan MSDE di Sulut, pemprov akan mendukung penuh kegiatan ini.
"Kegiatan ini tentu memberi dampak positif bagi daerah Sulut secara khusus dan Indonesia secara luas, harus sukses," ujar Kandouw.
Bakamla RI dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penjaga lautan nusantara terus mengembangkan kemampuan dan mengikuti dinamika yang terjadi, tidak terkecuali dengan tindak kriminalitas yang terus berkembang dan terjadi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Menurut wagub, setelah tujuh tahun dilaksanakannya MSDE terjadi peningkatan pemahaman hukum laut internasional secara regional.
Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan ini dibuktikan dengan terjalinnya kerja sama yang kuat antarpenegak hukum laut, katanya.
Berita Terkait
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
Sandiaga Uno: Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga tetap berlaku
Senin, 30 Januari 2023 19:48 Wib
Menaker: UU Nomor 18 Tahun 2017 menekankan perlindungan dan pemenuhan hak bagi PMI
Minggu, 18 Desember 2022 11:47 Wib
KPK periksa sejumlah pengusaha asal Jambi terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD
Sabtu, 24 September 2022 9:08 Wib
Komisi II DPR setujui perubahan Peraturan DKPP 3/2017
Kamis, 1 September 2022 21:38 Wib
Persija kontrak pemain tersubur Liga Ceko musim 2017-2018
Kamis, 23 Juni 2022 6:26 Wib
Anggota KPU RI periode 2017-2022 Viryan Aziz meninggal
Sabtu, 21 Mei 2022 7:15 Wib
Adkasi minta pemerintah cantumkan tunjangan kehadiran rapat saat revisi PP 18/2017
Senin, 14 Maret 2022 18:19 Wib