Kupang (Antara Sulsel) - Penyaluran Dana Desa untuk 2.996 desa yang tersebar di 21 kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahap kedua mulai dicairkan pada bulan Agustus 2017.
"Proses pencairan Dana Desa tahap kedua sementara sudah mulai berlangsung dalam bulan Agustus ini dengan alokasi sebanyak 40 persen dari Rp2.360.353.320.000," kata Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Provinsi NTT Sarabiti Abdul Fatah di Kupang, Senin.
Ia menjelaskan penyaluran Dana Desa dalam tahun 2017 dilakukan dalam dua tahapan, pertama sebanyak 60 persen dan kedua 40 persen.
Pada penyaluran tahap pertama, Dana Desa yang sudah tersalurkan mencapai lebih dari 50 persen dari jumlah yang sudah dialokasikan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke daerah sebanyak Rp1,227.265.771.476.
Sarabiti menjelaskan ribuan desa di Provinsi Selaska Nusa itu tidak secara otomatis mendapatkan Alokasi Dana Desa pada tahap kedua namun disesuaikan dengan seberapa besar anggaran yang berhasil direalisasikan pada tahap sebelumnya.
"Sesuai aturan itu minimal 50 persen Dana Desa pada tahap pertama bisa direalisasikan baru bisa mendapatkan alokasi pada tahapan selanjutnya," katanya.
Untuk itu, menurutnya dibutuhkan kecekatan dari pemerintah desa bersama masyarakatnya dalam memanfaatkan Dana Desa secara cepat dan tepat dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan di desa.
Ia menegaskan wewenang pengelolaan Dana Desa sepenuhnya berada di desa yang pemanfaatannya disepakati secara bersama-sama melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musarembangdes).
Menurutnya, realisasi Dana Desa yang dikelola dengan baik akan berdampak pada peningkatan jumlah yang dialoksasikan dari tahun ke tahun sesuai kebijakan dari pemerintah pusat.
Alokasi Dana Desa untuk NTT pada 2017 telah mengalami peningkatan dibanding pada 2016 sekitar Rp1,8 triliun lebih untuk 2.995 desa dan 2015 sebesar Rp812,875 miliar lebih.
Ia mengatakan untuk saat ini Alokasi Dana Desa terbesar di provinsi itu yakni untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai Rp210,759 lebih untuk 266 desa di kabupten itu.
"Relisasi masing-masing pada 2015 mencapai 98,60 persen, sementara tahun 2016 mencapai 99,58 persen, sehingga kita berharap tahun ini juga terus meningkat agar penyalurannya tidak tersendat," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Bulukumba : Pemerintah desa mulai menerapkan transaksi non tunai
Kamis, 2 Mei 2024 5:51 Wib
Pangdam XIV/Hasanuddin menggelar halal bihalal dengan prajurit dan PNS
Selasa, 16 April 2024 17:33 Wib
Bupati Pangkep ingatkan orang tua perhatikan asupan gizi anak
Jumat, 12 April 2024 21:53 Wib
Film "Badarawuhi Di Desa Penari" telah tayang di Amerika Serikat
Sabtu, 6 April 2024 6:20 Wib
Pemkab Luwu mulai salurkan BLT dana desa tahap pertama 2024
Jumat, 5 April 2024 17:22 Wib
Kemendagri memperbarui data dan batas desa di Sulsel
Rabu, 3 April 2024 19:01 Wib
Diskominfo Sulbar tingkatkan literasi masyarakat lewat Senter KIM
Rabu, 3 April 2024 12:11 Wib
Apdesi Maros dan Gowa sambut positif pengesahan UU Desa
Sabtu, 30 Maret 2024 17:44 Wib