Mamuju (ANTARA Sulsel) - Konflik antara KPK dan Polri yang terus berlanjut dan sudah menjadi polemik di media massa diminta untuk dihentikan, karena KPK dan Polri masih memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang harus dijalankan dan diselesaikan.
"Konflik antara KPK dan Polri yang sampai saat ini masih saja terjadi dan sudah semakin berlarut-larut harus segera dihentikan, kasihan rakyat tidak mengerti dengan konflik itu mereka sudah bingung dengan kondisi penegak hukum yang saling sikat," kata ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Drs Sugianto di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, antara KPK dan Polri masih memiliki tugas penting yang telah diamanatkan negara yang seharusnya terus dilakukan.
"Karena konflik ini, saya menilai banyak Tupoksi keduanya (KPK-Polri-Red) yang terbengkalai, sehingga keduanya harus kembali ke Tupoksinya masing masing sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang negara kita," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, KPK terus melakukan tugasnya untuk memberantas koruptor yang masih tetap berkeliaran, begitu juga dengan Polri harus terus melakukan tugasnya dalam menjaga situasi ketertiban dan keamanan masyarakat, jangan sebaliknya.
"Tugas keduanya jangan terbalik KPK melindungi koruptor dan Polri menjadi provokator," ujarnya.
Menurut dia, konflik kedua institusi hukum tersebut sudah merembes kepada masyarakat bawah, sehingga jangan konflik antara dua institusi hukum tersebut memicu terjadinya perpecahan masyarakat ditingkat bawah.
Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden SBY mengambil sikap tegas sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah keduanya secara arif dan bijaksana sesuai aturan di negara kita.
(T.PK-MFH/F003)
Berita Terkait
Golkar: Para ketum akan menghadiri HUT Ke-60 Golkar kecuali Megawati dan Paloh
Kamis, 12 Desember 2024 21:12 Wib
Paslon Sarif-Qalbi mengadukan Komisioner KPU Jeneponto ke DKPP-MK
Kamis, 12 Desember 2024 19:44 Wib
MK menerima 15 permohonan sengketa pilkada provinsi termasuk Sulsel
Kamis, 12 Desember 2024 15:28 Wib
Megawati: Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya
Kamis, 12 Desember 2024 14:41 Wib
Pramono baru fokus membenahi DKI Jakarta jika sudah tak ada gugatan di MK
Kamis, 12 Desember 2024 14:34 Wib
Megawati: Ada pihak yang akan mengganggu Kongres PDI Perjuangan
Kamis, 12 Desember 2024 14:27 Wib
BKN adakan rapat dengan Satgas Netralitas ASN
Kamis, 12 Desember 2024 11:29 Wib
KPU DKI Jakarta umumkan pemenang pilkada usai MK beri tahu permohonan perselisihan
Kamis, 12 Desember 2024 10:45 Wib