Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2020 akan membangun kampus Pendidikan dan Latihan (Diklat) representatif bagi pegawai di daerah itu.
"Pada 2020, saya rencanakan membangun kampus resprentatif diklat pegawai. Jadi, semua kegiatan training di Sulbar nantinya berpusat di Mamuju," kata Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris di Mamuju, Jumat.
Ia menambahkan diklat merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM), demi meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian bagi para pegawai.
"Untuk mewujudkannya diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas serta cukup memadai," ucapnya.
Menurutnya membentuk manusia berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja yang tinggi kepada suatu organisasi pemerintahan, tidak hanya sebatas pelatihan semata, tetapi diperlukan koneksi yang kuat dari semua unsur pemerintahan, baik di pusat, daerah ataupun kabupaten dan kota.
"Walau di Sulbar hanya memiliki enam kabupaten namun kami berkomitmen akan membangun koneksi melalui pemerintah provinsi, kabupaten dan kota membangun pembinaan melalui ajang diklat," jelasnya.
Penyelenggaraan diklat, lanjutnya harus disertai sertifikasi penyelengara yang bertujuan sebagai pedoman akreditasi bagi pemerintah daerah ke depan.
Selain itu, tambahnya dalam mewujudkan keinginan daerah tersebut, diperlukan sebuah perencanaan mantang dan sebuah gambaran besar bagi Pemprov Sulbar, yang ditargetkan selambat-lambatnya dua minggu ke depan.
"Saat ini sudah harus ada gambar rencana besar dan saya minta paling tidak dua minggu kita sudah miliki itu," ujar Idris.
Sementara, saat Diklat Training Officer Course (TOC) lingkup Pemerintah Sulbar yang berlangsung di Mamuju, Kamis (6/12), Kaban Widyaswara LAN Makassar, Nur Alam Tahir menyampaikan salah satu visi misi Sulbar yaitu menciptakan profesionalisme aparatur pemerintahan.
"Hal tersebut disebabkan persaingan antarprovinsi di kelas dunia yang sangat ketat, sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian yang besar dari pemerintah Sulbar," katanya.
Menurutnya anggaran Rp20 miliar milik Provinsi Sulbar tidak dapat masuk dalam kawasan itu karena belum terakreditasinya daerah itu sebagai salah satu pusat pelatihan daerah.
"Ini tentu merupakan salah satu bentuk kerugian yang besar sehingga, diperlukan solusi penanganan agar anggaran yang diperuntukkan bagi provinsi ke 33 tersebut dapat terkelola dengan baik," ucapnya.
"Harapan kami, tolong berikan kami ruang untuk pengembangan di segala ruang," lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Asisten I Gubernur Sulbar itu.
Berita Terkait
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib
Kapolda menjamin keamanan lingkungan pendidikan di Sulbar
Kamis, 2 Mei 2024 18:21 Wib
Polewali Mandar Sulbar kembangkan literasi berbasis inklusi sosial
Rabu, 1 Mei 2024 20:04 Wib
BPBD: Material longsor menutup jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah
Rabu, 1 Mei 2024 13:36 Wib
Pamuji Raharja Jabat Kepala Kanwil Kemenkuham Sulbar
Selasa, 30 April 2024 19:14 Wib