Kendari (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi menetapkan Subhan sebagai Ketua definitif DPRD Kota Kendari periode 2019-2024.
Keputusan itu disampaikan saat pemberian Surat Keputusan dari DPP tentang penugasan Ketua DPRD Kota Kendari, melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), serta beberapa kader PKS lainnya, Selasa malam (17/9/19).
DPD PKS yang diwakilkan oleh Bendahara PDP PKS Sultra, La Yuli mengatakan, dalam pembacaan keputusan dari DPP mengamanahkan, Subhan yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD Sementara kini resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Definitif.
"Dari DPP menetapkan bahwa yang akan menjadi Ketua DPRD Kota Kendari adalah saudara saya, H Subhan ST, muda-mudahan amanah ini bisa dijalankan dengan baik dan didedikasikan untuk masyarakat Kota Kendari," kata La Yuli, di Kendari Selasa malam (17/9/19).
Selain itu, La Yuli juga menjelaskan dalam memutuskan unsur pimpinan, DPP melakukan banyak pertimbangan dan analisa yang panjang. Dai mengatakan, DPD hanya mengusulkan ke DPW, kemudiann DPW mengusulkan ke DPP sehingga dengan proses yang dilakukan sejak direkomendasikan Agustus lalu, DPP mengeluarkan satu nama.
"Semua melalui pertimbangan yang panjang, analisa yang panjang dan mendalam, tradisi kami di PKS apapun keputusannya itu menjadi mutlak untuk dijalankan denga sepenuh hati dan penuh pertanggungjawaban," tambah La Yuli.
Setelah menerima SK DPP, selanjutnya DPD PKS akan menyampikan ke DPRD Kota Kendari agar segera diproses bersama pimpinan lainnya yang sudah diusulkan Golkar dan PAN agar diusulkan ke Gubernur untuk di SK-kan.
Di tempat yang sama, Plt DPW PKS Sultra Yaudu Salam Ajo, menuturkan beberapa saran dan pesan dari DPP PKS untuk seluruh kader di DPW maupun DPD yakni setiap anggota DPRD dari PKS harus setia berjuang dari kepentingan untuk masyarakat.
"Ketua DPRD maupun anggota dari PKS tidak boleh meninggalkan koordinasi dengan struktur partainya sendiri, selanjutnya Ketua DPRD bersama anggotanya harus kompak untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas kebijakan pemerintah," kata Yaudu Salam Ajo.
Berita Terkait
Tiga parpol berkomunikasi bahas koalisi hadapi 24 Pilkada di Sulsel
Kamis, 2 Mei 2024 19:55 Wib
Sekjen: PKS berharap didatangi Prabowo dan diajak gabung koalisi
Sabtu, 27 April 2024 19:55 Wib
Anies: PKS berada di persimpangan jalan pascapemilu presiden 2024
Sabtu, 27 April 2024 14:31 Wib
PKS membuka peluang usung Ahmad Syaikhu maju Pilkada DKI Jakarta
Sabtu, 27 April 2024 10:29 Wib
Prabowo dan Gibran tidak menghadiri halalbihalal PKS
Sabtu, 27 April 2024 10:27 Wib
Pengamat: PDI Perjuangan dan PKS berpeluang jadi opisisi
Jumat, 26 April 2024 15:05 Wib
Pengamat: Ada kesan Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya
Kamis, 25 April 2024 13:50 Wib
PKS menyambangi Partai NasDem usai penetapan capres-cawapres terpilih
Rabu, 24 April 2024 15:54 Wib