Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai perlu didalami lebih jauh alasan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memberikan sanksi pemberhentian kepada Helmi Yahya sebagai Direktur Utama (Dirut) di televisi milik negara tersebut.
"Saya rasa perlu didalami lebih jauh kenapa Dewas TVRI menjatuhkan 'talak' kepada Dirut," kata Bobby di Jakarta, Sabtu.
Dia menilai prestasi TVRI saat ini sedang bagus misalnya rating tinggi, salah satunya karena siaran sepak bola luar negeri namun malah menjadi hal yang dipermasalahkan.
Selain itu menurut dia, laporan keuangan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi baik, ternyata malah disampaikan ada potensi penyalahgunaan anggaran.
"Karena itu apabila nanti terbukti di kemudian hari setelah sengketa ini berlanjut lalu TVRI kembali terpuruk, ya publik harus tahu siapa yang punya agenda lain di TVRI," ujarnya.
Selain itu dia berharap masalah yang terjadi di TVRI segera selesai karena sebenarnya polemik tersebut tidak perlu terjadi karena hanya butuh duduk bersama antara Dewas dan Dewan Direksi.
Politisi Partai Golkar itu menilai harus ada satu kesepakatan yang melahirkan satu komitmen yang pada akhirnya untuk kepentingan TVRI sebagai televisi nasional yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tv swasta.
Anggota Komisi I DPR RI Cristina Aryani mengaku prihatin atas konflik di internal TVRI dan belum diselesaikan dengan baik.
"Komisi I DPR akan melakukan rapat dengan Dewas TVRI pekan depan untuk mendengar penjelasan dan melihat apakah langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan prosedur," katanya.
Dia berharap kisruh tersebut tidak sampai mengganggu kinerja TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.
Selain itu, dia belum bisa menyampaikan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi polemik tersebut karena harus mendengarkan dahulu penjelasan Dewas TVRI.
"Kita dengarkan dulu, nanti baru bisa dipikirkan saran untuk solusi penyelesaiannya," ujarnya.
Berita Terkait
Komisi II DPR : Pemerintah perlu sikapi usulan penundaan seleksi CASN pada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 13:07 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Komisi II DPR: UU Pemilu perlu direvisi setidaknya mencakup tiga hal
Selasa, 23 April 2024 17:39 Wib
Kompolnas minta atasan lima oknum polisi terlibat narkoba turut diperiksa
Selasa, 23 April 2024 10:10 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib