
DPRD Sulsel akan Datangi Pertamina

Makassar (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan akan mendatangi PT Pertamina Regional VII, untuk memastikan data jumlah bahan bakar yang disalurkan bagi kendaraan bermotor dan industri di daerah ini.
"Karena Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sulit masuk ke sana, maka DPRD yang akan masuk. Bolehkah anggota DPRD ke sana untuk mencari data-data itu," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah DPRD Sulsel, Bukhari Kahar Muzakkar saat rapat kerja dengan Pertamina Sulsel di Makassar, Kamis.
Bukhari mengatakan, DPRD penting ke Pertamina untuk mencari titik temu perbedaan data antara Dispenda Sulsel dengan data yang dimiliki Pertamina, untuk dijadikan patokan pajak jumlah bahan bakar yang dalam rancangan peraturan daerah Sulsel ditetapkan 7,5 persen atau naik 2,5 persen.
Selain itu, anggota pansus pajak daerah, Ajeip Padindang mempertanyakan akurasi jumlah kontrak bahan bakar antara Pertamina dengan industri.
Untuk itu, dia meminta kesiapan Pertamina bersedia menerima, jika sewaktu-waktu DPRD Sulsel membentuk tim pencari data.
"Apakah jumlah pasokan BBM yang masuk ke tiga Depo Pertamina di Sulsel, berbanding lurus dengan pajak bahan bakar yang dibayarkan selama ini," ujar anggota pansus lainnya, Rahman AT.
Sementara Perwakilan General Manager (GM) Pertamina Wilayah Regional VII, Rizan mengatakan, tidak bisa menentukan keputusan terhadap tanggapan anggota pansus.
"Soal anggota DPRD mau mencari data, nanti akan saya sampaikan ke GM. Saya juga tidak mau menjelaskan soal angka-angka, nanti GM saja," katanya.
Pertamina, kata dia, akan mengikuti kenaikan pajak bahan bakar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan nantinya dalam perda pajak daerah Sulsel.
Pertamina juga tidak mau mempersoalkan jumlah kenaikan pajak bahan bakar yang akan ditetapkan dalam perda, dengan dalih angkanya sudah mereka ketahui dari hasil pertemuan dengan Dispenda dan mempelajari kenaikan di provinsi lain. (T.pso-099/S023)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
