Mamuju (ANTARA) - Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas fungsional melalui teleconference.
Peningkatan pengembangan kapasitas fungsional para penyuluh hukum melelui teleconference itu dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Pada kegiatan itu, juga diluncurkan buku 'Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum' yang berisi panduan pendokumentasian dan penilaian angka kredit sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Kepala BPHN Benny Riyanto mengatakan, membangun budaya hukum harus menjadikan subjek hukum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi agar secara otomatis tunduk dan patuh pada hukum yang ada.
"Hukum ditempatkan sebagai alat perubahan sosial dan alat kontrol sosial. Jika hukum dijalankan secara tertib dan baik, dapat merubah dan membentuk karakter serta kesadaran hukum masyarakat," terang Benny Riyanto.
Ia menegaskan, perlu keseriusan dari para penyuluh hukum agar mewujudkannya, karena penyuluh hukum merupakan garda terdepan dalam melakukan pembinaan hukum yang ada.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Harun Sulianto yang turut hadir pada kegiatan tersebut meminta agar penyuluh hukum di Sulbar, lebih aktif dan inovatif dalam membuat narasi penyuluhan hukum, terutama untuk meningkatkan kesadaran hukum kaum milenial.
"Buatlah informasi tentang isu terkini, seperti pencegahan COVID-19, pengawasan orang asing oleh imigrasi, asimilasi napi, pencegahan ujaran kebencian dengan menarik menggunakan info grafis, narasi tunggal, video singkat dan aplikasi lain melalui media sosial yang lagi ngetren saat ini," papar Harun Sulianto.
Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkum HAM Sulbar Mutia Farida, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Lastami dan Kepala Bidang Hukum Andi Hermin dan para fungsional penyuluh hukum.
Berita Terkait
Kejati Sulsel ajak santri Ponpres DDI Abrad Makassar jauhi narkoba
Rabu, 1 Mei 2024 19:09 Wib
Pansus I DPRD Wajo membahas perubahan perda pembentukan produk hukum
Rabu, 1 Mei 2024 17:24 Wib
Kuasa hukum PPP: Ada perpindahan suara ke Partai Garuda di tiga Dapil Banten
Senin, 29 April 2024 14:04 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Polisi menangkap empat pelaku penganiayaan siswa SMPN 55 Barombong
Rabu, 24 April 2024 20:29 Wib
Yusril sambangi rumah Prabowo laporkan kemenangan di MK
Selasa, 23 April 2024 13:06 Wib
Mahfud Md: Pemilu 2024 dari sudut hukum sudah selesai
Senin, 22 April 2024 18:33 Wib
MK: KPU tidak mengubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib