Makassar (ANTARA) - Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusli mengusulkan kepada pemerintah kota setempat agar pendataan penerima bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) lainnya harus melibatkan tim independen guna meminimalisir kisruhnya data penerima yang ada saat ini.
"Kalau idealnya memang harus melibatkan tim independen. Harus ada pelibatan TNI, Polri dan Kejaksaan kalau perlu karena permasalahan ini selalu saja muncul setiap kali ada bantuan," ujar Fasruddin Rusli di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan bahwa tidak jelasnya data penerima bantuan di Makassar harus disikapi serius dan datanya dibuka dengan transparan kepada masyarakat siapa-siapa saja penerimanya itu.
Acil -- sapaan akrab Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makassar ini di hadapan konstituennya saat menggelar reses masa sidang ketiga tahun 2019-2020 itu mengaku akan menampung semua aspirasi masyarakat khususnya di daerah pemilihannya.
Hampir semua aspirasi yang ia serap di dapilnya itu mempertanyakan sistem pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kota karena masih banyak warga hingga kini belum merasakan bantuan sosial.
Bahkan, kata dia, bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemerintah pusat itu tidak sesuai dan selalu berganti.
"Di beberapa tempat saat saya menggelar reses, umumnya konstituen meminta kami para wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pembagian yang tidak merata dan amburadulnya data dari dinas sosial menjadi permasalahan yang berlarut-larut," katanya.
Dia pun berharap pemerintah kota mau memutihkan data PKH tersebut dan dilakukan pendataan ulang dengan pelibatan tim independen.
Ia juga mengetahui ada beberapa keluarga miskin yang tidak terdata dan belum menerima bantuan baik bantuan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) COVID-19 maupun bantuan lainnya seperti BLT dan sebagainya.
"Soal PKH itu putihkan saja. Baru dilakukan pendataan. Karena, banyak warga miskin tidak terdata menanyakan bagaimana mekanisme masuk PKH," ucapnya.
Berita Terkait
KPU Makassar : Pendaftar calon PPK Pilkada Wali Kota Makassar capai 475 orang
Selasa, 30 April 2024 14:46 Wib
Bawaslu Makassar masih butuh lima orang anggota Panwascam
Senin, 29 April 2024 23:55 Wib
Pemprov Sulsel ingatkan kabupaten/kota menyiapkan cadangan pangan
Senin, 29 April 2024 20:39 Wib
Polisi tangkap pelaku pembakar rumah mertuanya di Bontoala Makassar
Senin, 29 April 2024 18:18 Wib
Kemenperin : Pendidikan vokasi jadi kunci lahirkan SDM industri yang kompeten
Senin, 29 April 2024 15:12 Wib
Pemkot Makassar menerima sertifikat elektronik dari Menteri AHY
Minggu, 28 April 2024 22:58 Wib
Bawaslu Sulsel evaluasi kinerja Panwaslu untuk dipekerjakan kembali
Sabtu, 27 April 2024 19:35 Wib
Korban jiwa tanah longsor di Toraja Utara bertambah menjadi tiga orang
Sabtu, 27 April 2024 19:22 Wib