Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada instansi terkait di daerah itu untuk saling bekerja sama melakukan pendataan perkebunan kelapa sawit sehingga menghasilkan data luasan yang akurat.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar Abdul Waris Bestari, Rabu menyampaikan, luas areal komoditi perkebunan kelapa sawit di Sulbar pada 2019 tercatat 152.475 hektare yang mencakup Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Mamuju.
Jumlah tersebut yang terbesar adalah sawit rakyat atau swadaya.
"Luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Sulbar berjumlah 152.475 hektare, namun keberadaan perkebunan tersebut belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai data faktual," kata Abdul Waris
Hal tersebut lanjut Abdul Waris, perlu mendapat perhatian dan pembinaan melalui konsolidasi data dan registrasi setiap kebun petani.
"Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan," terang Abdul Waris.
Sementara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan, dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit, tidak terlepas dari masalah ketidakjelasan data luasannya.
Hal itu lanjut Junda Maulana, disebabkan adanya perbedaan metodologi dan teknologi yang digunakan dalam akusisi data.
"Memang kondisi saat ini diperlukan data yang akurat dan tentunya akuntabel dalam upaya melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sulbar. Banyak sekali jenis bantuan pemerintah, namun kita sangat sulit menerima bantuan-bantuan itu karena adanya permasalahan tersebut," ucap Junda Maulana.
Dengan adanya data yang akurat menurut Junda Maulana, pemerintah akan lebih mudah mengintervensi rencana dan sejumlah program untuk pengembangan kelapa sawit.
"Apabila kita memiliki data yang akurat, maka kita bisa mengintervensi rencana dan program-program yang ada. Untuk itu, atas nama Pemprov Sulbar saya berharap agar basis data perluasan diperkuat," ujar Junda Maulana.
Sementara, Direktur Sulawesi Community Foundation (SCF) Awaluddin, saat lokakarya para pihak dukungan pengembangan kelapa sawit rakyat berkelanjutan di Sulbar yang berlangsung di Aula Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, pada Selasa (25/8) menyampaikan, sebagai mitra Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), pihaknya secara umum bekerja untuk menguatkan dukungan terhadap sawit rakyat menuju perbaikan tata kelola sawit di Sulbar.
"Kita memang akan lebih banyak bekerja untuk sawit rakyat dengan konsentrasi mewujudkan tata kelola yang baik," tutur Awaluddin.
Secara khusus lanjut Awaluddin, pihaknya memiliki tiga program di Sulbar, yakni melakukan pendataan terhadap sawit rakyat untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit.
"Perencanaan yang baik mesti berbasis data. Jadi kami mencoba sejak 2019 lalu bagaimana menguatkan simpul data sawit rakyat sampai akhirnya terbit STDB," kata Awaluddin
Program kedua lanjutnya, akan mengembangkan usaha sawit rakyat dan ketiga berupaya agar sawit rakyat bisa didukung.
