Golkar Sulsel berpolemik kepengurusan usai Musda
Makassar (ANTARA) - Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan kembali berpolemik terkait masalah susunan kepengurusan baru priode 2020-2025 seusai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 di Jakarta awal Agustus lalu, hingga menuai protes dari kalangan angkatan muda Partai Golkar.
"Ketua terpilih beserta seluruh formatur tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan komposisi kepengurusan. Tentunya ini akan berimbas pada konsolidasi pemenangan Pilkada di 12 kabupaten kota," kata Orator dari perwakilan angkatan muda Golkar Sulsel, Rahmat, Rabu.
Ia menegaskan saat orasi dan menduduki Sekertariat Golkar Sulsel di jalan Botolempangan Makassar, bahwa dampak dari polemik itu akan mengakibatkan Partai Beringin Rindang akan kesulitan untuk memenuhi target pemenangan minimal 60 persen di daerah yang menggelar Pilkada serentak.
Selain itu, pihaknya menilai Ketua Terpilih DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, beserta empat formatur lainnya yang ditunjuk menyusun komposisi kepengurusan baru, tidak berjalan maksimal dan terkesan abai menjalankan amanah Musda kali ini.
Bahkan mereka meminta ketua terpilih atau ketua formatur jika tidak mampu mengendalikan persoalan ini maka sebaiknya mundur dari jabatannya. Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstrusikan kepada DPD I Golkar Sulsel melakukan Musda ulang.
Ketua Golkar Sulsel terpilih sekaligus tim formatur penyusunan struktur kepengurusan, HM Taufan Pawe menyatakan, pihaknya sudah menyusun format susunan kepengurusan, bahkan salah seorang formatur sekaligus pengurus DPP Golkar Muhiddin Said.
"Untuk susunan kepengurusan sudah kami masukkan dan semua unsur terakomodir, bahkan seluruh anggota DPRD Sulsel juga masuk dalam komposisi. Usulannya sudah dikirim ke DPP untuk ditindaklanjuti, " ujar Taufan Pawe yang kini menjabat Wali Kota Pare-pare.
Mengenai dengan tiga formatur lainnya yang berinisiatif merampungkan kepengurusan, kata dia, itu tidak resmi atau ilegal karena tidak dihadiri seluruh formatur. Selain itu, sebelumnya telah dilakukan pertemuan semua formatur beberapa waktu untuk membahas susunan pengurus.
Sebelumnya, tiga dari lima anggota formatur yang ditunjuk telah mengambil langkah insiatif untuk merampungkan kepengurusan yang terlambat disusun apalagi sudah masuk hari ke 18 hari usai Musda di Jakarta 6-8 Agustus 2020.
"Langkah inisiatif ini dilakukan karena hingga batas akhir tujuh hari setelah Musda kepengurusan belum rampung, sehingga kami bertiga berusaha merampungkan hari ini," ujar Abdillah Natsir, salah seorang formatur di kantor Golkar Sulsel jalan Botolempangan Makassar.
Ia menyampaikan beberapa poin usai menyusun format kepengurusan DPD I Golkar Sulsel yang baru priode tahun 2020-2025 bahwa berdasarkan keputusan Musda 10 DPD Golkar Sulsel nomor 009/MUSDA-X/DPD-I/PGNIII/2020 tentang Pembentukan Formatur Musda pada diktum pertama.
Disebutkan, membentuk formatur Musda Sulsel terdiri dari lima orang yakni HM Taufan Pawe dari unsur Ketua Terpilih Golkar Sulsel, sebagai Ketua merangkap anggota, Muhiddin Said dari unsur DPP, Farouk M Betta, dan Abdillah Natsir dari unsur DPD II serta Imran Tenri Tata dari unsur ormas partai masing-masing anggota.
"Mengingat sudah lewat masa perampungan kepengurusan, maka langkah ini dilakukan. Sebab, kami pernah melaksanakan pertemuan, tapi bukan merupakan pertemuan resmi karena tidak melahirkan berita acara dan tidak ada kesimpulan dan kesepakatan lima formatur saat itu," ungkap Abdillah.
Saat ditanyakan, dua anggota formatur tidak menghadiri rapat tersebut, kata dia, sudah diundang tapi tidak datang, sehingga diputuskan merampungkan kepengurusan, mengingat agenda politik seperti Pilkada dan konsolidasi partai sangat dekat.
"Sudah diundang resmi tapi tidak datang. Maka diputuskan tetap dirampungkan. Susunan pengurus ini kita kirim besok dke DPP Golkar dan begitupun dua anggota formatur juga dikirimkan hasil penyusunan kepengurusan DPD I Golkar Sulsel," ungkapnya.
Mengenai dengan komposisi kepengurusan, tambah anggota formatur lainnya Farouk M Betta, menyebut sudah lengkap disusun dengan jumlah 147 orang dengan mengakomodasi semua kalangan. Namun demikian, mantan Ketua DPRD Kota Makassar itu, enggan menyebut nama-namanya.
"Ketua terpilih beserta seluruh formatur tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan komposisi kepengurusan. Tentunya ini akan berimbas pada konsolidasi pemenangan Pilkada di 12 kabupaten kota," kata Orator dari perwakilan angkatan muda Golkar Sulsel, Rahmat, Rabu.
Ia menegaskan saat orasi dan menduduki Sekertariat Golkar Sulsel di jalan Botolempangan Makassar, bahwa dampak dari polemik itu akan mengakibatkan Partai Beringin Rindang akan kesulitan untuk memenuhi target pemenangan minimal 60 persen di daerah yang menggelar Pilkada serentak.
Selain itu, pihaknya menilai Ketua Terpilih DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, beserta empat formatur lainnya yang ditunjuk menyusun komposisi kepengurusan baru, tidak berjalan maksimal dan terkesan abai menjalankan amanah Musda kali ini.
Bahkan mereka meminta ketua terpilih atau ketua formatur jika tidak mampu mengendalikan persoalan ini maka sebaiknya mundur dari jabatannya. Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstrusikan kepada DPD I Golkar Sulsel melakukan Musda ulang.
Ketua Golkar Sulsel terpilih sekaligus tim formatur penyusunan struktur kepengurusan, HM Taufan Pawe menyatakan, pihaknya sudah menyusun format susunan kepengurusan, bahkan salah seorang formatur sekaligus pengurus DPP Golkar Muhiddin Said.
"Untuk susunan kepengurusan sudah kami masukkan dan semua unsur terakomodir, bahkan seluruh anggota DPRD Sulsel juga masuk dalam komposisi. Usulannya sudah dikirim ke DPP untuk ditindaklanjuti, " ujar Taufan Pawe yang kini menjabat Wali Kota Pare-pare.
Mengenai dengan tiga formatur lainnya yang berinisiatif merampungkan kepengurusan, kata dia, itu tidak resmi atau ilegal karena tidak dihadiri seluruh formatur. Selain itu, sebelumnya telah dilakukan pertemuan semua formatur beberapa waktu untuk membahas susunan pengurus.
Sebelumnya, tiga dari lima anggota formatur yang ditunjuk telah mengambil langkah insiatif untuk merampungkan kepengurusan yang terlambat disusun apalagi sudah masuk hari ke 18 hari usai Musda di Jakarta 6-8 Agustus 2020.
"Langkah inisiatif ini dilakukan karena hingga batas akhir tujuh hari setelah Musda kepengurusan belum rampung, sehingga kami bertiga berusaha merampungkan hari ini," ujar Abdillah Natsir, salah seorang formatur di kantor Golkar Sulsel jalan Botolempangan Makassar.
Ia menyampaikan beberapa poin usai menyusun format kepengurusan DPD I Golkar Sulsel yang baru priode tahun 2020-2025 bahwa berdasarkan keputusan Musda 10 DPD Golkar Sulsel nomor 009/MUSDA-X/DPD-I/PGNIII/2020 tentang Pembentukan Formatur Musda pada diktum pertama.
Disebutkan, membentuk formatur Musda Sulsel terdiri dari lima orang yakni HM Taufan Pawe dari unsur Ketua Terpilih Golkar Sulsel, sebagai Ketua merangkap anggota, Muhiddin Said dari unsur DPP, Farouk M Betta, dan Abdillah Natsir dari unsur DPD II serta Imran Tenri Tata dari unsur ormas partai masing-masing anggota.
"Mengingat sudah lewat masa perampungan kepengurusan, maka langkah ini dilakukan. Sebab, kami pernah melaksanakan pertemuan, tapi bukan merupakan pertemuan resmi karena tidak melahirkan berita acara dan tidak ada kesimpulan dan kesepakatan lima formatur saat itu," ungkap Abdillah.
Saat ditanyakan, dua anggota formatur tidak menghadiri rapat tersebut, kata dia, sudah diundang tapi tidak datang, sehingga diputuskan merampungkan kepengurusan, mengingat agenda politik seperti Pilkada dan konsolidasi partai sangat dekat.
"Sudah diundang resmi tapi tidak datang. Maka diputuskan tetap dirampungkan. Susunan pengurus ini kita kirim besok dke DPP Golkar dan begitupun dua anggota formatur juga dikirimkan hasil penyusunan kepengurusan DPD I Golkar Sulsel," ungkapnya.
Mengenai dengan komposisi kepengurusan, tambah anggota formatur lainnya Farouk M Betta, menyebut sudah lengkap disusun dengan jumlah 147 orang dengan mengakomodasi semua kalangan. Namun demikian, mantan Ketua DPRD Kota Makassar itu, enggan menyebut nama-namanya.