Washington (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/2) menjatuhkan sanksi kepada dua jenderal, anggota junta militer Myanmar, serta mengancam akan mengambil langkah lanjutan atas kudeta di negara itu.
Kantor Pengendalian Aset Asing di bawah Departemen Keuangan AS menyebut sanksi itu ditujukan bagi Jenderal Maung Maung Kyaw yang merupakan kepala pasukan angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf angkatan darat dan komandan biro operasi khusus di militer.
“Pihak militer harus menyudahi aksi mereka dan segera mengembalikan pemerintahan Burma yang terpilih secara demokratis, jika tidak Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut,” kata departemen tersebut dalam sebuah keterangan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendukung pernyataan tersebut.
“Kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut terhadap siapa saja yang melakukan kekerasan dan menindas keinginan rakyat,” kata Blinken.
Di Myanmar sendiri, aksi unjuk rasa menentang otoritas militer membuat kegiatan usaha tutup. Sejumlah besar demonstran berkumpul dengan damai, kendati terdapat kekhawatiran akan jalan kekerasan setelah otoritas memperingatkan bahwa konfrontasi mungkin berakhir maut.
Tiga pekan setelah mengambil alih kekuasaan, junta militer tak dapat mencegah aksi unjuk rasa dan gerakan sipil yang menyerukan pihak militer untuk mundur serta membebaskan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.
“Kami meminta militer dan kepolisian untuk menghentikan semua serangan terhadap para pengunjuk rasa damai, segera membebaskan semua yang ditahan dengan tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, serta mengembalikan pemerintahan yang terpilih secara demokratis,” kata Blinken.
Sebagaimana sejumlah nama anggota militer yang menjadi sasaran sanksi gelombang pertama dari AS, dua jenderal yang baru disanksi ini juga telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Pemerintahan Negara oleh otoritas junta militer Myanmar.
Sanksi tersebut membekukan aset apapun yang mungkin mereka miliki di AS dan secara umum melarang warga Amerika menjalin relasi dengan mereka.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
PBB: Konflik internal di Myanmar semakin meluas
Rabu, 6 Desember 2023 17:54 Wib
Akhir Junta Myanmar kian dekat ?
Minggu, 26 November 2023 12:23 Wib
Sekjen PBB mendesak semua negara cari strategi terpadu atasi krisis di Myanmar
Kamis, 7 September 2023 12:20 Wib
Wapres AS memuji Indonesia sebagai mitra kuat dalam upaya pemulihan di Myanmar
Rabu, 6 September 2023 18:35 Wib
Presiden Jokowi ungkap adanya ketidakpercayaan terhadap junta Myanmar
Selasa, 5 September 2023 17:56 Wib
Junta Myanmar memberikan grasi kepada Aung San Suu Kyi
Rabu, 2 Agustus 2023 12:35 Wib
Pengungsi Rohingnya di Bangladesh butuh bantuan akibat Topan Mocha terjang Myanmar
Kamis, 18 Mei 2023 6:11 Wib
Sekitar 400 korban tewas diterjang Siklon Mocha di Myanmar
Rabu, 17 Mei 2023 16:00 Wib