Korea Utara tuding kebijakan Presiden AS tunjukkan permusuhan

Seoul (ANTARA) - Korea Utara mengecam Amerika Serikat dan sekutunya Korea Selatan, dalam serangkaian pernyataan yang mengatakan bahwa pernyataan Presiden AS Joe Biden baru-baru ini menunjukkan kebijakan permusuhan.

Dalam satu pernyataan yang dimuat di kantor berita KCNA, Minggu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh AS menghina martabat pemimpin tertinggi Korut dengan mengkritik situasi hak asasi manusia di negara itu.

Kritik hak asasi manusia adalah provokasi yang menunjukkan AS "bersiap untuk pertarungan habis-habisan" dengan Korea Utara, kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya.

Dalam pernyataan terpisah, direktur jenderal urusan AS pada Kemlu Korea Utara Kwon Jong Gun mengutip kebijakan yang disampaikan Biden di hadapan Kongres AS, saat presiden baru AS itu mengatakan program nuklir di Korea Utara dan Iran menimbulkan ancaman yang akan ditangani melalui "diplomasi dan pencegahan yang tegas."

Kwon mengatakan pernyataan itu tidak masuk akal dan merupakan pelanggaran hak Korea Utara untuk membela diri.

"Pernyataannya jelas mencerminkan niatnya untuk tetap menegakkan kebijakan permusuhan terhadap DPRK seperti yang telah dilakukan oleh AS selama lebih dari setengah abad," kata Kwon, merujuk pada nama resmi Korea Utara.

Kwon mengatakan pembicaraan diplomasi AS ditujukan untuk menutupi tindakan permusuhannya, dan pencegahan hanyalah sarana untuk menimbulkan ancaman nuklir ke Korea Utara.

Sekarang setelah kebijakan Biden menjadi jelas, Korea Utara "akan dipaksa untuk menekan langkah-langkah yang sesuai, dan seiring waktu AS akan berada dalam situasi yang sangat serius," ujar Kwon.

Negosiasi yang bertujuan untuk membujuk Pyongyang agar menyerahkan program senjata nuklirnya telah terhenti sejak serangkaian pertemuan puncak antara pendahulu Biden, Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un gagal menghasilkan kesepakatan.

Kebijakan Biden berupaya untuk mencapai jalan tengah antara upaya Trump, serta mantan presiden AS Barack Obama, yang menolak keterlibatan diplomatik yang serius dengan Korea Utara kalau Pyongyang tidak melakukan langkah apa pun untuk mengurangi ketegangan.

Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri AS belum mengomentari pernyataan terbaru Korea Utara.

Ketegangan Intra-Korea

Dalam pernyataan lain pada Minggu, Kim Yo Jong, seorang pejabat senior di pemerintahan dan saudara perempuan pemimpin Kim Jong Un, dengan tajam mengkritik Korea Selatan karena gagal menghentikan para aktivis pembelot untuk meluncurkan selebaran anti Korea Utara.

Sebuah kelompok aktivis di Korea Selatan mengatakan pada Jumat (30/4) bahwa mereka telah menerbangkan balon-balon ke Korea Utara, yang membawa uang kertas dan selebaran yang mengecam pemerintah di Pyongyang. Mereka tidak mengindahkan undang-undang yang baru-baru ini diberlakukan yang melarang aksi tersebut setelah dikeluhkan oleh Korea Utara.

"Kami menganggap manuver yang dilakukan oleh para pembelot di (Korea) Selatan sebagai provokasi serius terhadap negara kami dan akan mempertimbangkan tindakan yang sesuai," kata Kim Yo Jong.

Tahun lalu, Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong, Korea Utara, setelah Kim Yo Jong memimpin gerakan untuk mengkritik peluncuran selebaran tersebut.

Pada 21 Mei, Biden akan mengadakan pertemuan pertamanya dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang mendorong lebih banyak kontak dengan Korea Utara.

Upaya Moon terganjal oleh kegagalan pembicaraan denuklirisasi di bawah kepemimpinan Trump, yang menerapkan sanksi yang menghalangi sebagian besar hubungan ekonomi dengan Korea Utara.
 
Skeptisisme Biden terhadap pertemuan pribadi dengan Kim, dan fokus baru pemerintahannya untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara, menghadirkan rintangan baru bagi Moon saat ia berusaha membuat kemajuan dengan Pyongyang di tahun terakhir masa kepresidenannya.
Sumber: Reuters