DPRD Sulbar Soroti Revisi APBD 2011

Jumat, 8 April 2011 03:11 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat menyoroti kebijakan pemerintah provinsi yang melakukan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2011.

"Secara pribadi saya tidak sepakat dilakukan revisi APBD tahun 2011, namun secara kelembagaan itu memang mendapat persetujuan untuk dilakukan revisi guna menutupi pembiayaan pembangunan kantor gubernur dan kantor DPRD Sulbar," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar Harun di Mamuju, Kamis.

Menurut dia, revisi APBD yang dilakukan pemerintah provinsi karena usulan anggaran pembangunan kantor gubernur dan DPRD ke pusat ternyata tidak turun, sehingga pemerintah berinisiatif untuk melakukan revisi APBD yang telah disahkan pada akhir 2010.

"Sekitar Rp80 miliar yang kita usulkan ke pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan infrastruktur itu. Namun, setelah dicermati, ternyata usulan tambahan dana tersebut ditunda," katanya.

Harun mengatakan revisi APBD ini tidak mengurangi jumlah APBD yang telah ditetapkan pada akhir Desember 2010 sebesar Rp707 miliar.

"Revisi APBD tidak ada pengurangan maupun penambahan anggaran. Namun, revisi ini hanya memangkas program SKPD untuk dialihkan pembiayaan pembangunan kantor DPRD dan kantor gubernur," katanya.

Akibat revisi ini kata dia, mengakibatkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapat pengurangan karena dananya dialihkan untuk merampungkan kantor gubernur dan DPRD.

"Mestinya pemprov tidak perlu berambisi untuk mempercepat pembangunan kantor karena masih banyak program kerakyatan yang harus dilakukan dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan di Sulbar,"terangnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional ini menandaskan revisi APBD ini sebagai bukti ketidakcermatan Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulbar, Arsyad Hafid dalam menyusun anggaran di daerah.

"Jika memang pembangunan kantor DPRD dan gubernur dianggap mendesak, mestinya telah dimasukkan lebih awal sehingga tidak menggangu anggaran setiap SKPD,"tuturnya.

Pelaksanaan revisi APBD Sulbar tahun anggaran 2011 juga menuai sorotan tajam dari Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lantera Sulbar, Arman.

Menurut dia, revisi APBD yang dilakukan Pemprov Sulbar bukti ketidakcermatan ketua tim penyusunan anggaran daerah (TPAD) Sulbar, Arsyad Hafid untuk menyiapkan anggaran daerah.

"Banyak dampak buruk atas revisi APBD. Salah satunya akan mengacaukan rencana SKPD untuk melaksanakan beberapa kegiatan khususnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat,"Kuncinya. (T.KR-ACO/M008)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.