Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI Widyawati mengemukakan dugaan kebocoran data pengguna aplikasi "Electronic Health Alert Card" (eHAC) lama masih memerlukan pembuktian digital forensik.
"Ini adalah baru dugaan kebocoran. Karena sebuah insiden kebocoran baru 100 persen bisa dikatakan bocor jika sudah ada hasil audit digital forensik," kata Widyawati saat memandu konferensi pers secara virtual yang dipantau dari kanal YouTube Kemenkes RI, Selasa.
Widyawati mengatakan laporan terkait dugaan peristiwa itu masih dalam proses penelusuran sejumlah pihak terkait dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) maupun lembaga hukum lainnya.
Seperti diketahui, bahwa aplikasi eHAC memuat sejumlah data pengguna terkait status vaksinasi, tes COVID-19 hingga riwayat perjalanan transportasi udara maupun kunjungan ke berbagai tempat.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Anas Ma'ruf memastikan bahwa data eHAC yang lama sudah tidak terhubung dengan data di aplikasi PeduliLindungi.
"Terkait eHAC lama sedang kita lakukan mitigasi, penelusuran audit forensik bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait," katanya.
Anas mengatakan Surat Edaran Kemenkes No HK.02.01/Menkes/847/2021 tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan PeduliLindungi telah mendorong integrasi data eHAC lama kepada platform tunggal aplikasi PeduliLindungi yang kini dikelola Kemenkominfo.
"Aplikasi eHAC yang lama yang sudah tidak digunakan lagi sejak 2 Juli 2021," katanya.
Sebagai gantinya, kata Anas, perlindungan terhadap pelaku perjalanan dialihkan kepada aplikasi PeduliLindungi yang dijaga keamanannya oleh Pusat Data Nasional dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Berita Terkait
Dua siswa Bulukumba Sulsel terpilih sebagai peserta ASEAN DSE 2024
Senin, 6 Mei 2024 6:03 Wib
Kemenag: Data calon jamaah haji yang terverifikasi capai 223.474 orang
Sabtu, 4 Mei 2024 11:38 Wib
Mendagri beri atensi terhadap keamanan data pemilih pada Pilkada Serentak 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:01 Wib
Pemprov Sulbar percepatan satu data provinsi menuju satu data Indonesia
Kamis, 2 Mei 2024 18:23 Wib
OIKN: Pusat data dan Komputasi berperforma tinggi penting untuk kota cerdas di IKN
Rabu, 1 Mei 2024 10:14 Wib
KPU Sulsel tunggu DP4 pemutakhiran data pemilih Pilkada Serentak 2024
Selasa, 30 April 2024 13:38 Wib
Pemprov Sulbar mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui aplikasi Sapota
Senin, 29 April 2024 18:15 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib