Pengoperasian BRT Perlu Kajian Matang
Manado (ANTARA Sulsel) - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) perlu ada kajian matang terlebih dulu karena sudah menimbulkan resistensi besar-besaran dari kalangan sopir.
"Aksi massa sopir angkutan kota (Angkot) Manado menolak BRT karena tidak adanya sosialisasi dan pemahaman secara optimal bagi kepentingan pemangku kepentingan lainnya," kata Anggota DPRD Sulut James Karinda di Manado, Kamis.
Menurut Ketua Komisi D bidang Kesejahteraa Rakyat (Kesra) DPRD Sulut itu, kehadiran BRT disatu sisi memberikan keuntungan positif karena turut membantu ketersediaan transportasi di daerah.
Kemudian turut menunjang berbagai hajatan internasional di Manado seperti World Ocean Conference (WOC) dan Coral Traingle Initiative (CTI) Summit Mei 2009, Sail Bunaken, Senior Officer Meeting ASEAN dan agenda lainnya.
Tetapi bisa saja mematikan pendapatan sopir angkot yang hidup bergantung dengan kegiatan itu, mengingat masyarakat akan beralih pada BRT dengan kualitas terjamin, katanya.
Sementara itu, DPRD Sulut menghimbau kepada pihak sopir yang menggelar aksi mogok pada Kamis (22/4) lalu, untuk terus menjaga keamanan di daerah terutama tidak menggagalkan kepentingan masyarakat umum.
DPRD Sulut optimis akan ada solusi dari berbagai persoalan dialami sejumlah sopir di Manado, sehingga tidak ada merasa dirugikan, katanya.
(T.H013/R007)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
